REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan akan tetap memberikan pendampingam hukum kepada Habib Rizieq Shihab (HRS). Imam Front Pembela Islam (FPI) itu kini menjalani pemeriksaan otoritas Arab Saudi setelah dilaporkan warga memasang bendera yang diduga mirip bendera ISIS.

"Bagi kami kasus ini tidak berbeda dengan kasus WNI lainnya yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri," kata Direktur Perlindungan WNI Kemenlu RI Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Rabu (7/11).

Dia mengtakan, pendampingan kekonsuleran dilakukan untuk memastikan hak-hak hukum HRS terpenuhi. Kemenlu juga telah meminta Pejabat Fungsi Konsuler KJRI Jeddah untuk melakukan penelusuran terkait kasus tersebut. Namun, dia mengatakan, kemenlu melalui perwakilan di Jeddah juga terap akan meghormati hukum dan aturan setempat.

Berdasarkan keterangan resmi dari kemenlu RI, MRS dijemput oleh kepolisian Makkah dan Mabahis ammah (intelijen umum, General Investigation Directorate GID) pada Senin (5/11) kemarin sekitar pukul 16.00 waktu setempat. HRS kemudian dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya untuk proses penyelidikan dan penyidikan MRS ditahan oleh pihak kepolisian wilayah Makkah.

Setelah selesai menjalani pemeriksaan di Kantor Mabahis Aamah (intelijen umum), HRS diserahkan kepada Kepolisian Sektor Mansyuriah Kota Mekkah pada Selasa (6/11) sekira pukul 16.00 waktu setempat. Sekitar pukul 20.00 Waktu Saudi, dengan didampingi oleh staff KJRI, MRS dikeluarkan dari tahanan kepolisian Mekkah dengan jaminan.

Seperti diketahui, HRS dimintai keterangan oleh aparat keamanan Arab Saudi di Mekah atas dasar laporan warga negara Saudi yang melihat bendera yang diduga mirip dengan bendera ISIS terpasang di depan rumah Rizieq di Mekah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika