REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Partai Demokrat di Amerika Serikat telah memanfaatkan gelombang ketidakpuasan terhadap Presiden Donald Trump untuk memenangkan mayoritas kursi di Kongres pada pemilu paruh waktu. Partai itu akan berusaha untuk mengkritisi agenda Trump dan mengawasi pemerintahannya dengan ketat.
Akan tetapi, dua tahun setelah ia memenangi Gedung Putih, Trump dan rekan-rekan Republikannya berhasil mempertahankan mayoritas mereka di Senat AS. Hal itu terjadi setelah kampanye yang sangat memecah belah, ditandai dengan bentrokan sengit mengenai ras, imigrasi, dan masalah budaya lainnya.
Hanya sebulan lalu, Presiden Donald Trump berhasil mempersatukan mayoritas konservatif di Mahkamah Agung dengan memastikan calonnya Brett Kavanaugh. Pencalonan Kavanaugh menuai perselisihan dan berujung dengan terbelahnya masyarakat AS atas tuduhan pelanggaran seksual terhadap rekannya sesama ahli hukum.
Pemilihan paruh waktu itu dilihat warga AS sebagai referendum nasional terhadap posisi Donald Trump sebagai Presiden, meskipun posisinya belum diperebutkan sampai pemilihan umum 2020.
Photo: Kandidat gubernur dari Partai Demokrat Gretchen Whitmer merayakan kemenangannya di pesta kemenangan pemilunya. (Reuters: Jeff Kowalskye) Tapi menurut hasil penghitungan terakhir, Partai Demokrat siap untuk mendapatkan lebih dari 30 kursi, yang sebelumnya dikuasai Partai Republik. Kursi itu diperlukan untuk merebut kursi mayoritas di Kongres.
Dalam dua dekade terakhir, hanya ada tiga siklus pemilu di mana satu partai mampu menguasai 24 kursi atau lebih. Keberhasilan menguasai kursi Kongres oleh Partai Demokrat ini merupakan yang terbesar sejak 2010. Saat itu ketika gelombang kemarahan kalangan konservatif terhadap Presiden Demokrat Barack Obama telah membuat Partai Republik berhasil mendapatkan 64 kursi.
"Terima kasih kepada Anda, besok akan menjadi hari baru di Amerika," kata pemimpin Partai Demokrat Nancy Pelosi untuk menyemangati pendukung Demokrat di sebuah pesta kemenangan di Washington.
"Kami akan memiliki tanggung jawab untuk menemukan kepentingan bersama dan kami bisa, dan membela kepentingan kami ketika kami tidak bisa."
Dengan menguasai kursi mayoritas Kongres untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, Demokrat akan memiliki kekuatan untuk menyelidiki pengembalian pajak Trump. Selain itu, mereka akan menyelidiki kemungkinan konflik kepentingan, dan menantang tawarannya ke Arab Saudi, Rusia, dan Korea Utara.
Demokrat juga dapat memaksa Trump untuk mengurangi ambisi legislatifnya, kemungkinan membatalkan janji-janjinya untuk mendanai pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko, meloloskan paket pemotongan pajak besar keduanya, atau melaksanakan kebijakan garis kerasnya pada kebijakan perdagangan.
Penguasaan mayoritas kursi di Kongres oleh Demokrat ini juga cukup untuk meng-impeach atau memberhentikan Trump. Hal itu jika ada cukup bukti bahwa ia menghalangi keadilan atau dalam kampanye 2016 lalu ia ternyata berkolusi dengan Rusia.
Tetapi Kongres tidak dapat menyingkirkan Trump dari jabatannya tanpa dukungan dari mayoritas dua pertiga di Senat yang saat ini dikendalikan oleh Republik.
Di Senat, di mana Demokrat masih mampu mempertahankan kursi di 10 negara bagian yang dimenangkan Trump pada 2016, Partai Republik juga berhasil menggulingkan empat calon Demokrat - Bill Nelson di Florida, Joe Donnelly di Indiana, Heidi Heitkamp di North Dakota dan Claire McCaskill di Missouri.
Partai Republik telah memenangi kursi gubernur Florida di setiap pemilihan sejak 1998. Namun, pemungutan suara yang paling penting di Florida adalah pengaktifan kembali hak pilih narapidana.
Negara bagian itu, tadinya, merupakan satu dari tiga negara bagian lainnya di AS di samping Kentucky dan Iowa yang memiliki larangan pemungutan suara terhadap para narapidana yang terbukti bersalah.
Dalam salah satu pemungutan suara yang paling penting dari pemilihan sela, warga Florida memilih untuk mengembalikan hak pilih untuk narapidana, memulihkan hak suara 1,5 juta warga yang akan mengubah politik negara bagian dan ambang elektoral untuk tahun-tahun mendatang.
Muncul masalah di beberapa TPS
Menurut pengacara hak-hak AS, Pemilu sela di Amerika Serikat ini sempat diwarnai masalah dengan mesin pemungutan suara yang membuat sejumlah warga Amerika tidak bisa memberikan surat suara mereka di belasan negara bagian. Hal itu menyusul keluhan tentang masalah pendaftaran, peralatan yang salah, dan intimidasi yang mereka terima selama pemilihan sela ini.
Namun, seorang pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan laporan kegagalan teknologi suara yang muncul sejauh ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan warga untuk memilih.
Sementara itu, besarnya partisipasi pemilih dalam pemilihan paruh waktu ini juga turut menjadi sorotan. Biasanya partisipasi pemilih nasional akan jauh lebih rendah ketika posisi Gedung Putih tidak dipertaruhkan. Oleh karena itu, sejumlah pakar menilai tingkat partisipasi warga dalam pemilu paruh waktu ini bisa menjadi yang tertinggi dalam 50 tahun terakhir.
Sekitar 40 juta suara awal kemungkinan telah masuk, kata Michael McDonald, seorang profesor Universitas Florida yang mengamati perolehan suara dalam pemilu sela ini.
Dalam pemilihan kongres terakhir pada 2014, tercatat hanya ada 27,5 juta suara awal.
"Saya telah bekerja di pemilihan ini pada tiga pemilihan terakhir dan ini adalah jumlah terbesar yang pernah ada," kata Bev Heidgerken, 67 tahun, seorang relawan di sebuah tempat pemungutan suara di Davenport, Iowa.
"Kami biasanya memperkirakan hanya ada 200 pemilih sepanjang hari, tetapi pada jam 9 ini saja sudah ada 69 warga yang memberikan suara."
ABC/Reuters
Ikuti Whatsapp Channel Republika