REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik akhirnya legawa melepaskan kursi wakil gubernur DKI Jakarta kepada kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Akan tetapi, Taufik tidak lantas memuluskan jalan bagi kader PKS menjadi orang nomor dua di DKI. 

Taufik memunculkan persyaratan: tes kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi kader PKS yang hendak diusulkan sebagai wagub DKI. Tes alias tim seleksi cawagub ini memang tidak melanggar hukum dan bisa saja terjadi. Akan tetapi, cara ini bukan hal umum. 

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Donny Gahral mengatakan keberadaan tim seleksi itu menunjukkan bahwa cawagub dari PKS harus sejalan dengan kepentingan Gerindra sebagai partai. Ia mengatakan PKS sekarang ini memang lebih kuat, tetapi Gerindra juga tidak akan menyetujui nama yang diusung. 

"Penetapan cawagub DKI Jakarta mau molor atau tidak, yang penting kader dari PKS sejalan visinya dengan Gerindra," ucap Donny di Jakarta pada Kamis (8/11).

Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno

Keharusan sejalan dengan Gerindra sebagai ekses dari tawar-menawar dalam menentukan siapa yang berhak atas kursi wagub DKI. Sebab, Donny mengatakan PKS sekarang berada di posisi tawar tertinggi karena kekuatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bergantung pada partai yang berdiri sejak 2002 tersebut.

Donny menerangkan tim seleksi yang dibentuk untuk memutuskan calon wakil gubernur DKI Jakarta adalah karena adanya tawar-menawar politik antara PKS dan Partai Gerindra. "Ini tawar-menawar politik,” kata dia. 

PKS ‘mengancam’ akan mengendurkan dukungan bagi pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika tidak mendapatkan kursi cawagub. “Dukungan mereka untuk Gerindra saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan mereka tarik," kata Donny.

PKS harus bersedia mendukung penuh Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. Ini sebagai kompensasi pemberian kursi "panas" cawagub DKI yang akan mendampingi Gubernur Anies Baswedan nantinya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta - Mohamad Taufik. (Republika)

Taufik mengaku sudah ikhlas atau legawa kalau jabatan wagub diserahkan ke PKS. Sebelumnya, Gerindra hanya mengusulkan satu nama untuk jabatan wagub, yakni Taufik.

Meski sudah ikhlas, Taufik menyatakan perlu uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) adalah untuk mengetahui kemampuan calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno. "Saya harus tahu siapa orang untuk jadi wagub, paling tidak mengerti tentang kejakartaan," kata Taufik di Jakarta Pusat, Kamis.

Saat ini terkait kriteria untuk wagub untuk lolos uji kepatutan dan kelayakan belum ada.  Menurut dia, hal tersebut akan segera disepakati oleh Gerindra dan PKS.

Tim yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan dari dua partai yang berkoalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Kemungkinan ada empat orang dari PKS yang akan mengikuti fit and proper test," kata Taufik.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI jakarta, Abdurrahman Suhaimi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menerangkan badan atau tim seleksi untuk melakukan fit and proper test memang usulan Gerindra. Padahal, PKS menilai kedua kadernya telah cukup memenuhi syarat untuk menjadi cawagub berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki mereka.

"Administrasi dan seterusnya bisa di-backup, tapi Gerindra meminta untuk dibentuk badan untuk mengadakan sidang "proper test,” kata dia Kamis.

PKS mengusulkan dua kadernya, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. “Ketika PKS mencalonkan itu, berarti sudah siap untuk maju," ujar dia. 

Suhaimi menjelaskan dua nama tersebut diambil berdasarkan keputusan pimpinan. Dua nama akan diproses melalui tim seleksi cawagub yang terdiri atas dua orang kader PKS dan dua orang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) atau bahkan lebih. Fit and proper test untuk melihat sejauh mana kesediaan cawagub menjadi wagub.

Beberapa saat lalu, Taufik santer terdengar sebagai kandidat wakil gubernur DKI Jakarta masih bersikukuh dirinya dicalonkan Partai Gerindra untuk maju sebagai wakil gubernur. Sementara PKS menegaskan kursi wagub DKI merupakan haknya. 

Persoalan ini kemudian menemui ujung ketika Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyerahkan keputusan pengganti Sandiaga kepada Taufik. Hal ini sesuai ketentuan yang dipegang partai tersebut, yakni urusan di daerah ditentukan oleh DPD atau DPC.

Ahmad Syaikhu. (Republika)

Kemudian, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS dan DPP Gerindra sepakat untuk mengusulkan dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno. Gerindra menyerahkan nama-nama itu kepada PKS.

Ahmad Syaikhu menjadi kandidat untuk mengisi kekosongan kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Hal ini berdasarkan rekam jejak atau track record yang dimilikinya selama berkancah di dunia politik.

Syaikhu sempat menjadi wakil wali kota Bekasi dan calon wakil gubernur Jawa Barat 2018. Namanya juga disebut-sebut akan menggantikan posisi Sandiaga Uno di Pemerintahan Jakarta.

"Bagi saya tidak masalah kalau saya tidak terpilih, selama komitmennya (penggantinya) dari PKS," kata Syaikhu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan posisi wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga  diusulkan oleh dua partai pengusung yakni Partai Gerindra dan PKS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika