REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur, Soekarwo memastikan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur 2019 molor dari jadwal biasanya. Biasanya RAPBD disahkan pada 10 Nopember, untuk tahun depan mundur menjadi 28 Nopember.

Soekarwo menjelaskan, molornya pengesahan ini terjadi akibat adanya rencana penyertaan modal untuk pembentukan Bank Umum Syariah (BUS) yang saat ini sedang dibahas. Menurutnya, untuk pembahasan Raperda Penyertaan Modal itu memang membutuhkan waktu.

"Jadi sesuai jadwalnya, memang baru bisa selesai pada 28 November," kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo di Surabaya, Jumat (9/11).

Adanya penyertaan modal ini, lanjut Soekarwo, akan masuk dalam salah satu butir belanja Pemrov di anggaran 2019. Adapun besarannya mencapai Rp 200 miliar. Akibat dari molornya penetapan APBD 2018 tersebut, bonus anggaran berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kemendagri RI melalui APBN pun menurun, dan dipastikan di bawah Rp77 miliar.