REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta para pemerintah daerah memantau persediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Hal ini disampaikan Enggar saat memberikan arahan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan dari seluruh Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional jelang Hari Besar Kegamaan Nasional (HBKN) di Batam, Kepulauan Riau, pada Ahad (11/11).
Enggar berharap, melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat bersama sama dengan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kerja sama dalam mengawal pasokan dan kestabilan harga bahan pokok. “Khususnya menjelang Natal dan tahun baru 2019,” ujarnya dalam rilis yang diterima Republika, Senin (12/11).
Enggar menyebutkan, ada dua periode yang harus diwaspadai terkait kenaikan permintaan bahan pokok yang dapat menyebabkan lonjakan harga. Yakni, ketika memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang akhir tahun.
Khusus periode akhir tahun, terdapat beberapa daerah yang mengalami tren kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini disebabkan adanya kenaikan permintaan bahan pokok untuk kebutuhan perayaan hari keagamaan. Daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Barat.
Selain itu, Enggar menjelaskan, terdapat beberapa daerah yang diperkirakan akan mengalami kenaikan permintaan di akhir tahun dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah tujuan wisata. Daerah tersebut antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali.
Enggar menuturkan, untuk menghadapi potensi kenaikan permintaan bahan pokok, pemerintah daerah Daerah diharapkan dapat memantau dan melaporkan perkembangan harga harian di pasar pantauan. "Pemerintah daerah juga diharapkan dapat melaporkan perkembangan kelancaran distribusi dan jumlah pasokan bahan pokok," tuturnya.
Enggar meminta Pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di wilayah kerjanya. Hal ini untuk memastikan ketersediaan bahan pokok melalui kegiatan operasi pasar dan pasar murah di lokasi pemukiman masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, juga untuk menjaga keamanan dan kelancaran distribusi pasokan yang didukung dengan kesiapan moda angkutan barang.
Enggar juga mengimbau pelaku usaha untuk tidak menaikkan harga secara tidak wajar dan menimbun barang dalam rangka spekulasi. "Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan pengawasan secara terpadu, bila diperlukan bekerja sama dengan aparat keamanan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri menuturkan, anggapan lumrah tentang harga pangan yang selalu naik menjelang natal dan tahun baru sudah dipatahkan oleh pemerintah. Khususnya selama tiga tahun terakhir, ketika Kemendag bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan.
Kasan menjelaskan, anggapan umum yang salah terseut harus diluruskan dan nyatanya dapat diperbaiki. Apabila mengacu ke indikator harga berupa inflasi selama tiga tahun terakhir setiap bulan Desember, tren justru turun.
"Inflasi Desember 2014 mencapai 2,46 persen kemudian turun jadi 0,96 persen dan 0,42 persen (2015-2016) dan 0,71 persen tahun 2017," tuturnya ketika ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (9/11).
Bahkan, Kasan menambahkan, inflasi Januari juga selalu turun dibandingkan Desember pada periode tiga tahun tersebut. Misalnya, inflasi Januari 2018 sebesar 0,62 persen lebih rendah dari Desember 2017 yang sebesar 0,71 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika