REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz siap melakukan islah dengan PPP kubu Romahurmuziy menghadapi Pemilu 2019. Langkah ini untuk menyelamatkan PPP dari ancaman kegagalan memenuhi persyaratan parliamentary threshold.
"Mencermati hasil survei dari sejumlah lembaga survei bahwa PPP belum aman untuk berada di Senayan pada periode 2019-2024. PPP masih berpotensi gagal memenuhi persyaratan ambang batas, parliamentary threshold, empat persen," kata Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Farid, Sudarto, kepada pers, di Jakarta, Senin (12/11).
Menurut Sudarto, kesiapan tersebut akan dibicarakan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP kubu Djan Faridz yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 15-16 Nopember 2018. "Kami siap melakukan islah dengan kubu Romahurmuziy untuk menyelamatkan PPP agar tetap berada di Senayan. Jangan sampai PPP yang sudah eksis sejak era Orde Baru hanya tinggal nama," katanya.
Ia menjelaskan, mukernas juga akan membahas beberapa agenda lainnya, terutama pengumuman pengunduran diri Djan Faridz dari jabatan ketua umum dan akan menyerahkan jabatannya kepada Humphrey R Jemat sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum. "Mukernas adalah forum tertinggi kedua setelah muktamar, sehingga pada mukernas ini akan ada penggantian sementara jabatan ketua umum," katanya.
Calon Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta ini menambahkan, penggantian jabatan ketua umum sementara ini untuk melanjutkan jabatan Djan Faridz sampai akhir periode pada 2019. "Nantinya jabatan sementara Pak Humphrey ini akan dikukuhkan sebagai ketua umum pada muktamar yang akan diselenggarakan kemudian," katanya.
Mukernas, kata dia, juga akan membahas evaluasi program kerja PPP pada periode 2014-2019 sampai akhir periode. Menurut Sudarto, semula PPP kubu Djan Farid akan menyelenggarakan mukernas di sebuah hotel berbintang di Jalan Kramat Raya, Jakarta, tapi karena tidak mendapat izin dari kepolisian, sehingga lokasinya dipindah di Auditorium di Jalan Talang, Menteng, Jakarta.
