REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesulitan peternak mendapatkan jagung pakan masih menjadi kendala saat ini. Meski produksi jagung diklaim mengalami peningkatan.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Agung Hendriadi mengatakan, ada beberapa solusi di antaranya membangun industri pakan dan mendekatkannya dengan sentra produksi jagung. "Tapi kan itu perlu kajian lagi," katanya, Senin (12/11).
Misalnya, ia melanjutkan, harus melihat jumlah peternak, jumlah populasinya, jumlah penduduk termasuk berapa banyak konsumen ayam di wilayah tersebut. Itu artinya, diperlukan waktu lama dalam mewujudkan industri pakan di sentra peternak.
Sementara cara paling mudah dan bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah distribusi. "Negara punya uang. Bulog kasih kewenangan, empowering. Kita juga mau kok kalau dikasih duit," katanya.
Menurutnya, pemerintah harus mau mengeluarkan anggaran untuk mempermudah distribusi. Pemerintah bisa menugaskan Bulog ataupun BKP dalam mendistribusikan jagung ke daerah pelosok. Tahun depan, ia melanjutkan, ide tersebut akan diajukan karena saat ini masih dalam tahap perundingan.
Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) diakuinya tidak diperlukan karena anggaran yang digunakan merupakan milik Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) pun tidak diperlukan karena anggaran distribusi ini merupakan hal emergency.
"Hanya pada saat emergency saja. Kalau nggak ada masalah, ya, nggak usah dikeluarin uang," kata dia.
Cara ini telah diterapkan di Maluku Utara. Di sana, ia melanjutkan seluruh produksi kurang namun disediakan anggaran APBD untuk mendistribusikan bahan makanan dari sentra produksi ke wilayahnya.
"Misalnya harus ambil di Sulawesi Utara harga Rp 13 ribu, nanti sampai Maluku Utara Rp 13 ribu. Biaya distribusinya kami yang tanggung. Nanti uangnya itu kita kasih ke ekspedisi," ujarnya.