REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau kerap dikenal skybridge Tanah Abang kembali molor dari target yang ditetapkan, yakni 10 November 2018. Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoory C Pinontoan mengatakan ada beberapa pekerjaan yang berjalan lambat dan belum terselesaikan.
"Yang saya lihat kondisinya memang serba tanggung. Yang kemarin tanggal 10, lambat lagi. Padahal kerjanya tinggal sedikit lagi kok," kata Yoory, Senin (12/11).
Yoory berkilah bahwa target itu ditetapkan oleh PD Sarana Jaya. Menurut dia, 10 November merupakan target JPM Tanah Abang akan dibuka sebagian. Adapun pekerjaan yang belum selesai antara lain pemasangan casing dan ramp rambat.
Menurut Yoory, Gubernur DKI Jakarta berpesan agar fasilitas itu segera diselesaikan. Kendati demikian, faktor keamanan harus terus diutamakan. Selain ada penambahan 30 pekerja, proses pembangunan JPM Tanah Abang juga dilakukan 24 jam dalam sehari.
Yoory berpendapat lambatnya proses pembangunan JPM Tanah Abang terjadi karena lokasi pembangunan itu bukan area kosong. Di bawah jembatan terdapat orang yang lalu lalang, sehingga dikhawatirkan ada material yang jatuh.
Yoory menambahkan, hingga saat ini pembangunan JPM Tanah Abang telah mencapai 95-96 persen. " Harapan saya sih enggak lebih dari November sudah selesai," ujar dia.
Sebelumnya, pembangunan JPM Tanah Abang molor dari target awal 15 Oktober dan peresmian 31 Oktober lalu. Pembangunan JPM Tanah Abang dimulai 3 Agustus 2018. JPM ini akan terintegrasi dengan Pasar Blok G dan F yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya, Stasiun Kereta Api Tanah Abang yang dikelola PT KAI dan Halte Transjakarta.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kantor Perwakilan DKI Jakarta telah memanggil PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait rencana pembukaan jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang. Namun, hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
"(Pekan) kemarin kami sudah panggil para pihak di antaranya PT KAI sama dari pemprov. Antara pemprov sama PT KAI belum ada kesepakatan terkait dengan pembukaan jalur dari PT KAI ke skybridge," kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P Nugrogo ketika dihubungi Republika, Senin (12/11).
Hal-hal yang belum disepakati antara lain terkait dengan aset, arus (flow) penumpang, tiketing, dan pengamanan. Teguh mengatakan akan kembali memanggil perwakilan PT KAI dan Pemprov DKI Jakarta pada akhir pekan ini. Kedua belah pihak akan diminta menyediakan alternatif terkait keempat isu tersebut.
Menurut Teguh, pada dasarnya PT KAI bersedia membuka tembok yang menghadap ke JPM Tanah Abang. Namun, Pemprov DKI Jakarta harus menjamin beberapa hal, termasuk kepemilikan aset.
Hingga saat ini, PT KAI masih menganut hukum Pemerintahan Hindia Belanda yang menyatakan bahwa tanah yang terletak 18 meter dari stasiun masih menjadi milik PT KAI. "Sementara Pemprov DKI menyatakan dengan UU Pertanahan yang baru sebenarnya tanah itu sudah masuk asetnya Pemprov DKI," ujar Teguh.
Mengenai arus penumpang akan dibicarakan oleh perwakilan PT KAI dan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta. Keduanya akan mendiskusikan berbagai alternatif agar para penumpang tidak berdesakan saat masuk ke JPM Tanah Abang.
Teguh mengatakan, nantinya tidak boleh ada penumpang yang turun ke bawah. Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan penumpukan penumpang. Selain itu, para pedagang juga akan turun ke jalan.
Masih terkait dengan penataan arus penumpang, rencananya akan dibuat 15 pintu masuk (gate). Namun, masih perlu disepakati kembali mengenai arah pintu-pintu tersebut.
Terkait dengan pengamanan, akan dibahas siapa saja yang bertanggung jawab terhadap keamanan di sekitar JPM dan stasiun beserta jumlah personel yang disediakan. Nantinya pintu-pintu ke arah bawah akan ditutup sehingga diharapkan semua penumpang akan keluar dari lantai dua, kemudian masuk ke JPM.
Selain pengamanan di pintu masuk, diperlukan pula personel untuk memastikan tidak ada lagi pedagang yang berjualan di Jalan Jatibaru. "Jadi nanti kalau masih ada pedagang yang berjualan di bawah itu harus dibersihkan. Jangan sampai mulai dari nol, kemudian akan berkembang lagi, menutup Jalan Jatibaru lagi," ujar dia.
Hal lain yang juga masih dipersiapkan yaitu penyediaan toilet. Teguh menjelaskan, para pedagang telah terdaftar untuk menempati 446 lapak di JPM Tanah Abang. Jika satu lapak dilayani oleh dua orang, akan ada hampir 900 orang di jembatan tersebut.
Hal ini akan membebani PT KAI. Oleh karena itu, PD Pembangunan Sarana Jaya bertanggung jawab untuk menyediakan toilet bagi para pedagang. Dua opsi yang dipertimbangkan yaitu penyediaan toilet di JPM atau penggunaan toilet portable.
Ikuti Whatsapp Channel Republika