REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jaya Raya, Teguh Nugroho mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi pertemuan antara PT KAI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yaitu BUMD PD Pasar Jaya untuk menyelesaikan lima hal permasalahan penggunaan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang atau skybridge. Mereka, dijadwalkan akan bertemu pada Jumat (16/11) ini.
“Jadi itu sebenarnya yang akan dipertemukan, dimediasikan, dikonsiliasikan oleh Ombudsman, pada tanggal 16 November, Jumat besok,” kata Teguh kepada Republika, Kamis (15/11).
Dia mengatakan, ada sebanyak lima permasalahan yang saat ini masih belum ditemukan jalan tengahnya oleh kedua belah pihak. Lima hal itu antara lain, mengenai aset tanah jalan Jatibaru, tanggung jawab keamanan skybridge, flow atau arus penumpang KRL yang keluar dari Stasiun Tanah Abang, ketersediaan tap gate, dan ketersedian toliet.
Teguh menyebut, pihaknya mempertanyakan mengenai penggunaan skybridge yang tak kunjung bisa dipakai. Sebab, pihaknya yang memastikan untuk pembukaan Jalan Jatibaru dan penempatan pedagang kaki lima (PKL) pada tempatnya.
“Ini tempatnya sudah ada, tapi tidak dilaksanakan. Kemudian kami tanyalah ke mereka. Ke jajaran Pemprov DKI, kata mereka ada lima masalah itu yang belum selesai. Karena juga belum ada kesepakatan dengan PT KAI. Jadi kami pun panggil PT KAI-nya,” kata Teguh.
Oleh sebab itu, pihaknya berupaya untuk membantu dengan melakukan konsiliasi terhadap kedua belah pihak. Sebab, sejak soft opening pada 15 Oktober lalu, keduanya telah melakukan koordinasi, namun belum mencapai kesepakatan.
Pihaknya menilai, tak adanya kesepakatan itu, yang membuat penggunaan skybridge molor. “Kami melihat ini molornya itu kan tidak bagus juga untuk pelayanan publik,” ujar Teguh.
Dalam pertemuan nanti, Teguh berharap kedua belah pihak bisa memberikan beberapa solusi terkait dengan lima isu krusial itu. Pihaknya meminta masing-masing lima orang yang berpotensi, untuk menjawab masing-masing isu tersebut.
Seperti pada kasus ketersediaan toilet, PD Pembangunan Sarana Jaya diminta untuk mempersiapkan konsep desain untuk dipresentasikan kepada PT KAI. Bilapun PT KAI tak setuju, PT KAI pun bisa menawarkan solusi dengan desain lain.
“Terkait juga dengan flow penumpang, PT KAI maunya seperti A. Pemprov maunya seperti B. Nah, kita cari itu kesepakatannya, apakah bisa A plus atau B aksen,” kata Teguh. Sementara terkait dengan aset, hal itu akan memakan waktu yang lama dan akan diselesaikan kemudian.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai, adanya polemik di antara Pemprov DKI Jakarta dan PT KAI menunjukkan tak ada koordinasi yang baik mengenai pengelolaan skybridge. Menurutnya, skybridge bisa didesain mengarah masuk ke Stasiun Tanah Abang yang merupakan wilayah PT KAI.
“Dari pantauan di lapangan kemarin, terlihat tidak ada koordinasi yang baik dengan pihak PT KAI. Desain skybridge yang mengarah masuk ke stasiun, seharusnya sudah beres dan sudah disepakati sebelum pembangunannya dimulai,” kata Nirwono.
Dia menilai, belum ada perencanaan yang matang secara keseluruhan mengenai pembangunan skybridge. Sehingga, PT KAI sendiri tak bisa mengintegrasikan transportasi dengan pembangunan TOD, dikarenakan adanya pembangunan skybridge.
Dia juga berpendapat, langkah PT KAI telah tepat. Pihaknya meminta semua pihak untuk menunggu dan melihat perkembangannya, sampai kondusif, agar penataan PKL sendiri berjalan dengan lancar.
Nirwono juga meminta kepada Pemprov DKI untuk memenuhi komitmennya terhadap para PKL yang tak kebagian lapak di skybridge. Selain itu, dia juga meminta Pemprov DKI untuk memenuhi komitmen membuka kembali Jalan Jatibaru.
“Harus dipikirkan apakah PKL yang tak kebagian tersebut didistribusikan ke dalam pasar Tanah Abang, atau pasar terdekat, seperti ke pusat belanjaan atau ke gedung perkantoran terdekat,” kata Nirwono.
Sebelumnya PT Kereta Api Indonesia (KAI) membantah telah menuntut bayaran ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai pembangunan Penyeberangan Multi Guna (JPM) atau Skybridge Tanah Abang, Jakarta Pusat. PT KAI juga membantah adanya aksi saling klaim dan perebutan aset dengan Pemprov DKI.
"Pada Prinsipnya PT KAI terbuka untuk kebutuhan Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan JPM ke Stasiun Tanah Abang," kata Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Edy Kuswoyo, Rabu (14/11).
Ikuti Whatsapp Channel Republika