REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--0Media massa harus netral dalam memberitakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2014, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Pemberitaan media massa seharusnya tidak memihak pada salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden," katanya di Yogyakarta, Kamis, menanggapi penyegelan Kantor TVOne Biro Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh massa PDI Perjuangan.
Penyegelan dilakukan Rabu (2/7) malam terkait dengan pemberitaan TVOne yang menyebutkan PDI Perjuangan memiliki hubungan erat dengan partai komunis.
Menurut Sultan, hal itu merupakan dampak dari pemberitaan media massa yang memihak salah satu pasangan capres dan cawapres. Namun, aksi tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi.
"Media massa itu jangan memihak karena dilihat publik yang berbeda-beda. Saat ini sepertinya tidak ada lagi TVOne atau MetroTV, yang ada PrabowoTV dan JokowiTV," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Ia mengatakan netralitas media massa penting di tengah persaingan ketat antara dua pasangan capres dan cawapres menjelang pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.
"Pemberitaan media massa jangan menyudutkan salah satu pasangan capres dan cawapres. Media massa harus menjaga netralitas dalam pemberitaan terutama menjelang pencoblosan," kata Sultan.
Pemilu Presiden, 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan capres dan cawapres yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
