REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan keputusan bank sentral untuk menyesuaikan suku bunga acuan tidak bergantung dengan Bank Sentral AS, Federal Reserve (Fed). Dody menjelaskan BI membuat kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan risiko inflasi, pergerakan nilai tukar, serta penilaian terhadap kondisi perekonomian domestik maupun global terkini.
"Kalau bicara pre emptive, ahead the curve jangan pernah berpikir BI berhadap-hadapan dengan Fed, karena BI bergantung kepada data (data depedence)," kata Dody dalam pelatihan wartawan di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (17/11).
Ia memastikan pemahaman atas data perekonomian tersebut yang akan digunakan untuk memutuskan kebijakan suku bunga acuan BI 7-Day Repo Rate. Dody mencontohkan ketika Fed menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan tahun 2018, BI tidak ikut menyesuaikan karena berdasarkan data tidak ada urgensi untuk ikut menaikkan.
Hal tersebut telah terbukti tepat karena aliran modal tetap masuk ke Indonesia, apalagi pada waktu itu pasar keuangan sudah melakukan antisipasi (price in) dengan rencana Fed. "Kejadian fed fund rate ini sudah dikalkulasi dan pasar price in. Tidak ada outflow, tapi malah inflow yang masuk ekonomi kita. Rupiah memang melemah sedikit, tapi kembali ke normal," ujar Dody.
Terkait penyesuaian suku bunga pada Desember 2018, ia kembali menegaskan keputusan dilakukan melalui pemahaman atas data, meski ada kemungkinan Fed akan menaikkan suku bunga acuan jelang akhir tahun.
"Kita lakukan assessment itu, tapi untuk kebijakan yang kita ambil, kita lihat nanti. Memang ini ambigu tapi jelas," ujarnya.
Sebelumnya, BI menaikkan suku bunga acuan pada November 2018, sebesar 0,25 persen menjadi enam persen, dari sebelumnya 5,75 persen. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi modal keluar dari domestik akibat kenaikan suku bunga kebijakan moneter di pasar global.
Ekseptasi pasar keuangan global menyebutkan Fed akan menaikkan suku bunga acuannya sekali lagi tahun ini pada Desember 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika