REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menegaskan, sikap partainya menolak peraturan daerah (Perda) berbasis agama bukan berarti PSI anti terhadap agama.

Menurut Grace, penolakan PSI terhadap perda berbasis agama justru untuk menempatkan agama di tempat yang lebih tinggi agar produk hukum bersifat universal dan tidak mendasar pada satu agama tertentu.

"Kami ingin menempatkan agama ditempat yang tinggi karena agama itu jangan lagi dipakai sebagai alat politik," ujarnya saat ditemui di Menteng, Sabtu (17/11).

Baca juga, Peneliti SMRC menilai respons PSI soal Perda Syariah sudah bagus.

Ia mengaitkan sikap PSI dengan rumusan para pendiri bangsa melalui UUD 1945 dan sila pertama pada Pancasila. Baginya, sila pertama tidak merujuk pada satu agama tertentu. Hal itu, lanjut Grace, yang meyakinkan ia melalui PSI ingin menghapuskan dikotomi antara mayoritas dan minoritas.

"Semua agama mulia dan semua warga negara sesuai dengan konstitusi bisa menjalankan keyakinannya di manapun mereka berada. Sebagai warga negara itu posisi PSI dengan pernyataan tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ke Badan Reserse Kriminal Polri atas kasus dugaan penistaan agama, Jumat (16/11).

"Statemen itu (penolakan perda agama) sudah masuk unsur ungkapan rasa permusuhan, juga masuk ujaran kebencian kepada agama," ujar Sekretaris Jenderal PPMI, Zulkhair di gedung Bareskrim Polri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika