REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tak Sebidang Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugroho mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah melakukan revitalisasi beberapa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Di antaranya adalah revitalisasi tiga JPO yaitu di wilayah Gelora Bung Karno (GBK), Polda Metro Jaya, dan Bundaran Senayan.
“Progres sekarang sudah mencapai 25 persen dengan pekerjaan beberapa hal. Yaitu pembongkaran JPO eksisting yang sudah hampir selesai, pembangunan pondasi untuk lift, dan produksi panel-panel arsitektural,” kata Imam dikonfirm Republika, Kamis (22/11).
Dia mengatakan, tujuan dari revitalisasi itu adalah untuk memperbaiki total JPO eksisting yang saat ini dinilai memprihatinkan. Terutama, kata dia, JPO yang ada di Polda Metro Jaya yang sempat buntung.
Dengan adanya revitalisasi itu, kata dia, pengguna JPO dapat lebih nyaman untuk menggunakannya. Dia juga menyebut, revitalisasi itu juga diperlukan untuk estetika kota.
Pihaknya, kata dia, akan menambah lift untuk mengakomodasi kaum disabilitas, ibu hamil, dan orang tua. Dia juga menyebut JPO itu nantinya akan memiliki bentuk yang ikonik dan berbeda dari JPO yang sudah ada.
Dia menargetkan, pada awal 2019 nanti, ketiga JPO yang dikerjakan oleh PT Permadani Khatulistiwa Nusantara itu bisa digunakan. “Targetnya awal tahun sudah bisa digunakan oleh masyarakat,” jelas Imam.
Dia menambahkan, khusus JPO di Polda Metro Jaya, pihaknya akan menyambungkannya kembali dari arah barat menuju ke timur. Sehingga JPO itu bisa menjadi sempurna untuk menghubungkan para penyeberang jalan dari Jalan Sudirman dan juga akses tengah menuju ke Halte Transjakarta.
“Khusus di Polda, akan kita sambung jadi sempurna kembali,” jelas Imam.
Imam menuturkan mengenai integrasi JPO dengan halte Transjakarta, dia menyebut hal itu masih terintegrasi sesuai dengan kondisi saat ini. Hal itu juga akan berlaku kepada ketiga JPO itu.
Sementara, Direktur Utama Transjakarta, Agung Wicaksono mengatakan, pihaknya telah selesai berkoordinasi dengan beberapa Dinas di Pemprov DKI terkait dengan revitalisasi halte Transjakarta. Dia menyebut, untuk halte di ketiga JPO itu, nantinya akan terintegrasi dengan halte Transjakarta.
“Revitalisasi dan akan tersambung. Nanti, JPO akan tetap ada. Tapi lebih friendly kepada difabel. Itu yang sedang dikerjakan oleh Pemprov,” kata Agung di Balai Kota, Rabu (22/11).
Dia menjelaskan, ada beberapa titik seperti di GBK, Bundaran Senayan, dan Polda memang dilakukan revitalisasi. Namun, dia menyebut ada beberapa titik yang kemungkinan tak ada JPO lagi. Dia bersama Pemprov tengah mengkaji beberapa titik itu.
“Tapi ada titik juga yang mungkin nantinya enggak ada JPO lagi. Seperti kemarin yang di bundaran HI, JPO-nya hilang kemudian diganti pelican crossing. Di titik lain juga akan seperti itu dikaji,” jelas dia.
Soal halte Transjakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan arahan usai dia melakukan peninjauan di beberapa halte. Pengarahan itu adalah mengenai desain halte Transjakarta yang harus dibuat lebih sesuai dengan kondisi cuaca iklim di DKI Jakarta.
Pihaknya telah memberikan desain halte sesuai dengan arahan itu kepada Pemprov DKI Jakarta. “Misalnya dibuat harus lebih terbuka, jadi angin lebih masuknya,” kata Anies.
Kemudian lanjut dia, dengan akan adanya kereta Moda Raya Terpadu (MRT), Pemprov menginginkan adanya perubahan-perubahan tentang desain halte seperti letaknya. Hal itu ditujukan agar penumpang lebih mudah naik bus Transjakarta.
Nantinya, para penumpang juga bisa tersambung ke moda transportasi lain seperti MRT. Sehingga para penumpang dapat lebih mudah menyeberang. “Terutama di Jalan Sudirman-Thamrin ini,” jelasnya.
Agung mengatakan, halte-halte itu akan terkoneksi dengan fasilitas lain yang ada seperti pelican crossing. Dia mencontohkan, pelican crossing yang tersambung dengan halte yang ada di wilayah Bundaran HI. Dia menerangkan, pihaknya juga akan melakukan pergeseran titik halte. Dia juga tak menutup kemungkinan adanya titik yang dilakukan perpanjangan halte.
Ikuti Whatsapp Channel Republika