REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) memberikan masukan terkait rencana penetapan status provinsi Sebagai konservasi untuk Papua dan Papua Barat di Manokwari, Papua Barat.
“Jangan salah paham ya. SKK Migas bukan tidak setuju penetapan konservasi bagi Papua dan Papua Barat. Secara prinsip kami mendukung,” ungkap Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku A. Rinto Pudyantoro saat membuka Forum Discussion dengan tema Advokasi Perdasus Penetapan Provinsi Konservasi, dalam siaran persnya, Jumat (23/11).
Namun diharapkan, kata dia, ditemukan titik keseimbangan antara konservasi dengan pembangunan ekonomi masyarakat Papua dan manfaatnya yang optimal bagi masyarakat. Dikatakannya, saat ini di Provinsi Papua Barat terdapat enam Kontraktor KKS yang sedang beroperasi dan semua sudah memasuki tahapan produksi.
Sedangkan di Provinsi Papua, terdapat 2 Kontraktor KKS dan keduanya masih dalam tahapan eksplorasi. Namun potensi migas di Papua dan Papua Barat lebih besar dari itu.
Ia mengakui ada kekhawatiran Perda Khusus tentang provinsi konservasi nantinya menghambat upaya pengembangan industri migas di Papua dan Papua Barat. Untuk itu, kata dia, diskusi ini dimaksudkan untuk menemukan kesamaan persepsi antara SKK Migas dan Kontraktor KKS dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
Akademisi UNIPA Achmad Rohani mengatakan diperlukan kebijakan dalam bentuk peraturan perundangan yang dapat menyelaraskan kedua kepentingan tersebut. Menurutnya, kebijakan lingkungan yang dibarengi dengan reformasi kelembagaan pada institusi yang berwenang dalam mengawasi kelestarian lingkungan hidup justru akan mendorong investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Diskusi itu sendiri dibuat dalam dua pleno, menghadirkan enam orang narasumber, yakni Ketua Komisi C bidang Infrastruktur DPRD Papua Barat Imanuel Yenu, Kepala Seksi Provinsi Papua Barat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Rimon AM Siregar, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Dr. Mesak Iek.
Selanjutnya Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku, Galih W. Agusetiawan, Kepala Seksi Perairan Yuridiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan Pinkan K. Roeroe, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua Ir Achmad Rochani, MSi. Diskusi dipandu Hidayat Al Hamid, Senior Manager Communication and External Affair British Petroleum Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika