REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah mengamini pemanfaatan karet sebagai campuran aspal jalan raya bisa dilakukan paling cepat 2019 mendatang. Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk memulihkan lagi harga komoditas karet yang tak kunjung pulih sejak pelemahannya lima tahun belakangan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN / Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan, pada prinsipnya Presiden sudah memberikan lampu hijau agar proyek-proyek infrastuktur oleh Kementerian PUPR bisa menyerap karet sebagai bahan bakunya. Namun yang sedang digodok saat ini adalah landasan hukumnya, apakah dalam bentuk Peraturan Presiden atau bentuk aturan lainnya.
"Nantinya proyek infrastuktur berupaya serap karet sebesar-besarnya. Tinggal landasan hukumnya. Namun secara spesifikasi Kementerian PUPR sudah lakukan kajian sehingga karet alam bisa jadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas jalan," jelas Bambang di Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (23/11).
Baca juga, Pemerintah Kembangkan Karet untuk Campuran Aspal
Sebelumnya dalam rapat koordinasi para gubernur se-Sumatra, harga karet yang anjlok menjadi salah satu pembahasan utama. Para pimpinan daerah kemudian mendorong pemerintah pusat untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan menggunakan aspal karet. Penyerapan produk karet untuk pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memulihkan lagi harga karet yang lesu.
"Kami mengajak gubernur se-Sumatera, mendesak pemerintah pusat untuk merumuskan payung hukum berupa Perpres tentang penggunaan aspal karet di seluruh Indonesia," ujar Fachrori Umar, Plt Gubernur Jambi.
Wakil Gubernur Sumatra Selatan, Mawardi Yahya, juga mengajak seluruh gubernur di Sumatra bersama-sama mendesak pemerintah pusat merumuskan payung hukum terkait pemanfaatan karet. Ia khawatir bila tidak ada solusi jangka panjang, petani karet akan makin terseret dalam jurang kemiskinan.
"Harga sawit sudah satu tahun anjlok, harga karet hampir lima tahun tak ada perubahan. Kita sepakat untuk memberikan rekomendasi ke Presiden supaya ini jadi prioritas," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno (IP), juga menyatakan dukungannya terakit usulan penggunaan aspal karet untuk pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan kondisi itu, menurutnya, produk karet di Sumatra tak perlu diimpor seluruhnya.
"Kalau ada pasar domestik untuk produk olahan karet, maka harga tak perlu dikendalikan pasar dunia. Ini usulan bagus, saya perlu didesak ke pusat," kata dia.
Baca juga, Petani Pasrah Harga Karet tak Membaik 5 Tahun Terakhir
Ikuti Whatsapp Channel Republika