REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembenahan neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit merupakan pekerjaan jangka menengah panjang. Pembenahan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, melainkan tahunan.

"Transaksi berjalan itu butuh bertahun-tahun untuk memperbaiki. Bukan begitu keluar kebijakan, bulan depan atau tiga bulan lagi akan beres," kata Darmin di Jakarta, Jumat (23/11).

Darmin mengatakan pemerintah secara bertahap terus berupaya untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan melalui sejumlah kebijakan. Salah satunya dengan mewajibkan penggunaan biodiesel (B20) guna mengurangi impor migas.

Selain itu, upaya menekan defisit neraca modal juga dilakukan melalui revisi peraturan mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) dan mengundang minat pengusaha agar Devisa Hasil Ekspor dari sumber daya alam disimpan di dalam negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga memperbaiki peraturan mengenai fasilitas insentif perpajakan.

Namun, upaya pembenahan neraca perdagangan maupun neraca modal ini tidak akan selesai dalam waktu bulanan dan langsung memperlihatkan hasil kepada perbaikan defisit neraca transaksi berjalan. Darmin mengatakan, perbaikan terjadi secara bertahap.

Ia juga mengingatkan berbagai kebijakan tersebut, seperti yang baru diluncurkan dalam bentuk paket kebijakan XVI, harus diupayakan sebagai upaya pembenahan lebih dini dan untuk menjaga kepercayaan para pelaku pasar agar aliran modal kembali masuk ke Indonesia. "Sekarang ini, momentumnya modal asing mulai masuk, apalagi setelah kebijakan bunga BI dinaikkan. Momentum itu harus dimanfaatkan dan dijaga. Kalau momentum ini lewat, kita harus menyiapkan kebijakan lagi yang mungkin baru tiga atau enam bulan lagi baru bisa kita buat," ujarnya.

Darmin menegaskan persoalan defisit neraca transaksi sudah ada sejak Indonesia berdiri dan belum tentu permasalahan ini bisa selesai 100 persen. Namun, setidaknya berbagai pembenahan yang dilakukan bisa memberikan dampak positif dan penguatan kepada fundamental ekonomi secara keseluruhan.

Baca juga, Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi Terbaru dari Pemerintah

Ikuti Whatsapp Channel Republika