REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Sabtu (24/11) bahwa migran di perbatasan AS-Meksiko akan tinggal di Meksiko sampai klaim suaka mereka disetujui secara individual di pengadilan AS. Namun pemerintahan baru Meksiko menolak ucapan Trump dan menyatakan belum mencapai kesepakatan apapun dengan AS.
Menteri Dalam Negeri Meksiko Olga Sanchez Cordero mengatakan, saat ini Meksiko masih sedang dalam pembicaraan dengan AS. Kesepakatan masih belum diambil karena presiden terpilih Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, baru akan bertugas pada 1 Desember mendatang.
Sebelumnya, laporan Washington Post menyatakan telah ada kesepakatan antara Meksiko dengan pemerintahan Trump yang dikenal sebagai "Remain in Mexico." Namun, Sanchez menyebutnya hanya sebagai sebuah solusi jangka pendek.
Ia mengesampingkan Meksiko yang akan dinyatakan sebagai negara ketiga yang aman bagi pemohon suaka AS. Menurutnya, jika Meksiko mendapatkan status sebagai negara ketiga yang aman, maka pencari suaka akan diminta untuk mengklaim status pengungsi di Meksiko daripada di AS.
Aktivis migrasi telah lama berpendapat bahwa Meksiko tidak memiliki kondisi keamanan yang layak sebagai safe haven bagi para migran yang telah merasakan kekerasan di negara-negara Amerika Tengah. Dalam kesepakatan Remain in Mexico, Washington Post menyebutkan, para migran akan tinggal di Meksiko saat klaim suaka mereka di AS sedang diproses. Dengan demikian, mereka tidak akan lagi ditampung di fasilitas penampungan migran yang lebih aman di AS.
"Migran di perbatasan selatan tidak akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat sampai klaim suaka mereka secara individu disetujui di pengadilan. Kami hanya akan mengizinkan mereka untuk datang ke negara kami secara legal. Selain itu, kebijakan kami yang sangat kuat adalah Catch and Detain, bukan Release," kata Trump di Twitter.
"Semua akan tetap di Meksiko," tambah dia di cicitan keduanya.
Trump telah berusaha untuk memblokir ribuan warga Amerika Tengah yang hendak memasuki AS. Ia menyatakan, migran yang memasuki AS secara ilegal dari Meksiko, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan suaka. Kebijakan tersebut telah ditangguhkan sementara oleh hakim AS.
Jenna Gilbert, pengacara Human Rights First di Los Angeles, mengatakan kebijakan Trump itu adalah sebuah tindakan ilegal. "Saya yakin pemerintah akan sekali lagi dibawa ke pengadilan," ungkapnya.
Alison Leal Parker, managing director Human Rights Watch di AS, mengatakan rencana Trump adalah sebuah upaya menyedihkan dari AS untuk menghindari tanggung jawab. Menurut dia, warga Amerika Tengah akan menghadapi bahaya serius di Meksiko.
"Perdagangan manusia akan memperoleh kekuasaan di bawah kebijakan baru ini," papar dia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Meksiko, Zoe Robledo, mengatakan rincian skema Remain in Mexico masih terus dilanjutkan. "Tujuan kami adalah, orang-orang yang meninggalkan negara mereka karena masalah keamanan atau kekerasan dapat menemukan tempat tinggal di Meksiko jika itu adalah keputusan mereka," kata Robledo.
Robledo menjelaskan, pemerintahan baru Meksiko ingin memberikan pekerjaan bagi para migran Amerika Tengah di sektor-sektor yang kekurangan staf, seperti pabrik perakitan maquila.
Lopez Obrador telah berjanji untuk mencoba menghilangkan penyebab migrasi dengan menciptakan lebih banyak pekerjaan dan meningkatkan kondisi kehidupan di Meksiko dan di Amerika Tengah. Sebagai gantinya, ia berharap Trump dan Pemerintah Kanada akan setuju untuk membantu memacu pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika