REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Mulyono menegaskan, prajurit dari Korem dan Kodim harus netral saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Prajurit tidak boleh terlibat dalam politik praktis.

"Kita harus benar-benar memahami bahwa TNI milik nasional yang berdiri di atas semua golongan dan tidak terkotak-kotak oleh politik praktis," ujar dia dalam Apel Komandan Korem dan Kodim di Pusat Kesenjataan Infantri TNI AD, Bandung, Senin (26/11).

Sebelumnya, kesiapan apel satuan teritorial TNI AD itu juga dilihat secara langsung oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Mulyono mengatakan, penyelenggaraan Pemilu 2019 menjadi ajang pembuktian bagi seluruh prajurit TNI dalam menciptakan situasi kondusif, aman, dan damai di samping netralitas politik.

Ia pun mewanti-wanti terkait ancaman yang mengintai saat Pemilu 2019. Menurut dia, terdapat polarisasi dukungan politik masyarakat menjelang pemilu yang dapat menimbulkan potensi pelanggaran aturan dan konflik antarpendukung.

“Karena itu, saya mengajak semua pihak untuk berkomitmen mewujudkan pemilu yang aman, bebas dari kerusuhan, demonstrasi, maupun konflik sosial yang mengarah pada aksi-aksi anarkistis yang dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional," kata dia.

TNI juga harus bersinergi bersama Kepolisian Indonesia dan aparat kewilayahan dalam menjaga keamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 di daerah masing-masing. "Selain itu, peran aparat Kodam dan Kodim juga perlu dioptimalkan untuk membantu Polri dalam mengatasi kerentanan kerawanan di wilayah masing-masing," kata dia.

Apel Komandan Korem dan Kodim ini dihadiri sekitar 430 anggota yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan membuka kegiatan apel tersebut.