REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta dana dari pungutan ekspor minyak sawit mentah (CPO) digunakan untuk membantu petani petani kecil. Terutama bagi petani yang saat ini kesulitan menyusul anjloknya harga kelapa sawit.
"Kita kan punya Rp 30 triliun lebih dana di situ, Presiden juga minta bisa nggak digunakan untuk membantu petani-petani kecil itu," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut B Panjaitan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/11).
Luhut mengakui harga CPO terus turun sehingga pemerintah menurunkan hingga nol persen pungutan ekspor CPO hingga enam bulan ke depan.
Ia menyebutkan Presiden Jokowi memberi perhatian kepada petani kecil yang akan terdampak turunnya harga itu. "Setelah enam bulan kita lihat dulu, kan sekarang sawit itu ke rakyat kecil, Presiden melihat ke rakyat kecil aja, nanti kita lihat lagi gimana respons dari pasar," katanya.
Menurut dia, pemerintah akan terus berupaya mendorong harga CPO kembali membaik dan stabil. Mengenai kebijakan B20 yang mewajibkan penggunaan CPO sebagai bahan bakar sehingga harga CPO naik, Luhut mengatakan saat ini harga minyak dunia juga turun.
"Sekarang kan bagaimana kita main dengan perubahan-perubahan dunia ini, perubahan dunia kan cepat. Dengan harga minyak turun, kita juga untung karena rupiah menguat, tapi kan ada juga yang ini rugi. Jadi bagaimana kita menjaga ekuilibriumnya," katanya.
Pemerintah memutuskan menetapkan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi 0 per ton dari sebelumya 50 dolar AS per ton.
Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini harga CPO terus mengalami penurunan dan berdampak sangat buruk bagi industri.
"Komite Pengarah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit melihat ini sudah urgent. Keadaan mendesak terutama buat petani dan semua pemain kelapa sawit," ujar Darmin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika