REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Presiden Afghanistan Ashraf Ghani terbang ke Swiss untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan diplomat-diplomat internasional. Pertemuan itu fokus membahas pembangunan dan ekonomi di negara yang hancur karena perang selama bertahun-tahun dan telah merenggut ribuan nyawa.
Pertemuan tersebut berlangsung selama dua hari di Jenewa. Pertemuan itu sebagai wadah pemerintah Afghanistan untuk memperbaharui komitmen mereka melakukan reformasi dan mendiskusikan bantuan untuk mencapai stabilitas dan keamanan di negara tersebut.
PBB menjadi tuan rumah pertemuan yang digelar di Kota Palais des Nations itu. Mereka mengatakan pertemuan tersebut sangat penting untuk mengukur hasil dari bantuan 15,2 miliar dolar AS dari masyarakat internasional untuk Afghanistan pada 2016.
Delegasi Afghanistan diharapkan dapat mempresentasikan pertumbuhan yang strategis, mulai dari menjaga keamanan sampai membangun infrastruktur untuk melawan korupsi serta pemberdayaan perempuan. Dalam pertemuan itu delegasi Afghanistan juga berencana mendorong masyarakat internasional melanjutkan kontribusi konstruktif mereka.
"Kami setidaknya sudah memiliki 60 persen kemajuan, kami masih memiliki dua tahun lagi untuk menuntaskannya sesuai dalam indikator yang telah disepakati bersama, yang mana termasuk memperluas sektor swasta, meningkatkan ekspor, mereformasi sektor keamanan dan membuat pemerintahan Afghanistan lebih inklusif dalam kesetaraan gender," kata juru bicara presiden Afghanistan, Haroon Chakhansuri seperti dilansir dari Aljazirah, Selasa (27/11).
Chakhansuri mengatakan untuk pertama kalinya di Afghanistan, seorang perempuan dinominasikan sebagai Mahkamah Agung. Mereka juga memiliki wakil di Pertahanan Nasional Afghanistan dan Pasukan Keamanan (ANDSF). "Setidaknya ada 30 pemimpin perempuan di Kementerian Dalam Negeri," kata Chakhansuri.
Kementerian Keuangan Afghanistan mengatakan sebanyak 62 menteri luar negeri dari berbagai negara dan delegasi 35 organisasi pendukung akan terlibat dalam pertemuan itu. Pertemuan tersebut juga akan menjadi kesempatan bagi pemerintah Afghanistan untuk meminta masyarakat internasional mendukung pembicaraan damai.
Pertemuan itu dilakukan pada saat pemerintahan Amerika Serikat (AS) sedang melakukan pembicaraan dengan Taliban. Kelompok teroris bersenjata terbesar yang membawa invansi AS ke Afghanistan pada 2001. Taliban ingin pasukan internasional diusir dari Afghanistan.
Mereka ingin membuat sistem hukum yang sesuai dalam hukum Islam. Pada bulan ini petinggi Taliban melakukan pembicaraan selama tiga hari dengan utusan khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad. Pembicaraan tersebut bertujuan untuk memperbaharui proses perdamaian.
Pemerintah Afghanistan sendiri tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut. Pada pekan lalu lima orang delegasi Taliban tiba di Moskow, Rusia. Mereka datang ke Rusia untuk menghadiri pertemuan internasional pertama yang membahas upaya perdamaian di Afghanistan.
"Babak kedua (diskusi ini) harusnya diadakan antara orang-orang Afghanistan sendiri tentang bagaimana membawa kedamaian dan bentuk pemerintahan di Afghanistan," kata juru bicara Taliban, Sohail Shaheen.
Sebagai bagian strategi baru melawan Taliban, pada tahun lalu Presiden AS Donald Trump menambah jumlah pasukan AS ke negara tersebut. Kini ada sekitar 14 ribu pasukan AS di Afghanistan. Sebelumnya Taliban mengatakan keberadaan pasukan asing menjadi penghalang terbesar kedamaian di Afghanistan.
Menurut data terbaru yang dikeluarkan Misi Khusus PBB di Afghanistan (UNAMA) ada sekitar 1.692 warga sipil yang tewas dalam enam bulan pertama 2018. Jumlah terbanyak sejak beberapa dekade terakhir ketika PBB mulai melakukan pendataan jumlah warga sipil yang tewas akibat perang di negara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika