REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Raja Yordania Abdullah II kembali menyuarakan penentangan terhadap pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduki. Hal itu dia sampaikan ketika berbicara di UN's Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People pada Rabu (28/11).

Menurut Raja Abdullah, proyek permukiman ilegal merupakan hambatan terbesar dalam merealisasikan solusi dua negara Israel-Palestina. Padahal, penyelesaian konflik antara kedua negara itu sangat penting untuk kawasan.

"Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah," ujar Raja Abdullah, dikutip laman Anadolu Agency.

Pada kesempatan itu, Raja Abdullah juga menegaskan komitmen untuk melestarikan identitas Arab, Muslim, dan Kristen yang bersejarah di Yerusalem. "Yordania akan terus mengerahkan semua upaya untuk melawan setiap usaha untuk memaksakan sebuah realitas baru (di Yerusalem) atau mengubah status historis dan hukumnya," kata dia.