REPUBLIKA.CO.ID, ASTANA—Pembicaraan perdamaian Suriah memasuki babak ke-11. Pertemuan yang berlangsung di Astana, Kazakhstan, dimulai pada Rabu (28/11) melalui pertemuan antara wakil Rusia dan Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Sebelum pertemuan tersebut, Alexander Lavrentiev, utusan khusus Presiden Rusia untuk Suriah, mengatakan kepada wartawan, pembentukan komite konstitusional untuk menangani undang-undang dasar baru, gencatan senjata di Provinsi Idlib di Suriah, masalah pengungsi, dan perang melawan terorisme akan dibahas dalam pertemuan itu.
“Satu pertemuan Kelompok Kerja Astana, yang didirikan bagi pembebasan tahanan, juga direncanakan diselenggarakan,” kata dia seperti dilansir Anadolu, Kamis (29/11).
Pertemuan itu direncanakan menilai proyek perintis yang menetapkan pembebasan timbal-balik dan serentak tahanan Suriah baik dari kubu Pemerintah Bashar maupun pihak oposisi pada Sabtu mendatang.
Menurut Kementerian Luar Negeri Turki, proyek mengenai pembebasan tahanan/sandera, penyerahan jenazah, dan pengidentisikasian orang yang hilang ditetapkan sebagai bagian dari proses Astana dengan mengikut-sertakan Turki, Rusia dan Iran, tiga penjamin proses Astana, serta PBB.
Pada Selasa (27/11), PBB menyatakan utusan badan dunia tersebut yang habis masa tugasnya, Staffan De Mistura, direncanakan bertemu dengan para pejabat dari negara penjamin di Astana untuk bekerja dalam komite yang menulis undang-undang baru bagi negara yang dicabik pertempuran itu.
Pada Rabu (28/11) pagi, Kementerian Luar Negeri Kazakhstan mengumumkan kedatangan semua pihak di Ibu Kota Kazakhstan, Astana.
Mantan perdana menteri pemerintah sementara Suriah, Ahmed Tuma, yang memimpin kelompok atas nama oposisi Suriah, direncanakan menekankan kurangnya lingkungan yang berkelanjutan bagi pemulangan pengungsi Suriah dan pembangunan kembali negeri tersebut, serta pembicaraan mengenai tahanan yang dilakukan pemerintah dengan PBB dan Rusia, kata beberapa sumber oposisi.
Delegasi Turki, yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Sedal Onal, direncanakan mengadakan pertemuan dengan wakil dari kelompok oposisi, Pemerintah Rusia, dan Iran.
Negara penjamin dijadwalkan mengadakan pertemuan pada Rabu (28/11), sebelum sidang utama pada Kamis. Selama sidang utama, semua pihak direncanakan bertemu dan deklarasi akhir dibacakan.
Iran diwakili oleh Hussein Gabri Ansari, Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Arab dan Afrika, sementara Alexander Lavrentiev, utusan khusus Presiden Rusia untuk Suriah mewakili Pemerintah Moskow.
Pemerintah Suriah diwakili oleh Bashar Jaafari, Wakil Tetap Damaskus untuk PBB.
Konflik di Suriah meletus pada 2011, ketika Pemerintah Bashar menindas demonstran dengan menggunakan kekuatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika