REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mengakui dirinya telah mengundurkan diri sebagai anggota dewan penasehat Persaudaraan Alumni (PA) 212. Ia mengajukan surat pengunduran diri tersebut sejak Senin (19/11) pekan lalu.
Iaa menjelaskan alasan pengunduran diri dari PA 212 lantaran semangat perjuangan PA 212 kali ini tidak sama seperti semangat pada aksi sebelumnya. “Sudah berbeda sama sekali dengan semangat ruh perjuangan pada saat kita 212, 2016-2017, dan reuni agung 2017," kata Usamah saat dihubungi wartawan, Kamis (29/11).
Ia menjelaskan ruh perjuangan PA 212 ketika itu murni membela Al-Maidah, membela Islam, serta penggalangan persatuan umat Islam. Semangat tersebut masih terasa pada reuni 2017 meski ada muatan politis.
Namun, kondisi berbeda untuk aksi reuni 212 yang akan datang. Ia menilai reuni akbar pada akhir pekan ini hanya untuk memberikan dukungan politik kepada salah satu capres.
"Menjelang reuni 212 ini semangat yang dibangun adalah dalam rangka untuk memberikan dukungan politik kepada salah satu capres," kata dia.
Ia menganggap semangat persatuan yang dibawa saat ini justru hilang. Menurutnya dukungan kepada salah satu pasangan calon membuat semangat persatuan yang digulirkan PA 212 tidak lagi sesuai. "Inilah bentuk sikap kritis saya terhadap PA 212, ya, terhadap para penasihat atau alumni," ucapnya.
Ia mengimbau seharusnya PA 212 konsisten terhadap perjuangan awal. Ia mengingatkan agar semangat PA 212 terdegradasi sehingga mengggerus persatuan persaudaraan.
Selain dirinya, Usamah mengatakan, beberapa tokoh ulama juga merencanakan batal hadir dalam reuni yang akan digelar di Lapangan Monas tersebut. Namun, ia tidak mengungkapkan siapa saja tokoh ulama tersebut.
“Ulama-ulama inilah ulama ternama, dikenal masyarakat yang tadinya hadir pada 2016 sekarang nggak hadir karena sudah bergeser semangatnya," katanya.
Di sisi lain, Usamah menegaskan tidak memberikan instruksi khusus kepada anggota Parmusi terkait reuni ini. Sebab, menurutnya, hal itu murni hak politik pribadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika