REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas menilai, hukum saat ini telah menjadi bagian dari politik. Meski tidak semua, politik acap dilatarbelakangi kekuatan bisnis sehingga rentan dengan permainan suap.

"Oleh karena itu, rakyat mengalami kemiskinan hukum, yatim secara hukum," kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini saat ditemui wartawan di Aula BAU Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (30/11).

Selain itu, ia juga berpendapat, negara abai dari memahami kepentingan yang lebih benar. Hal ini termasuk bagaimana mengimplementasikan perundang-undangan di masyarakat. Dari situasi tersebut, hukum pun nampak tidak memihak pada rakyat lagi.

Melihat situasi tersebut, PP Muhammadiyah mencoba mencari solusi dengan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Lembaga ini akan tersebar di seluruh provinsi se-Indonesia untuk memenuhi layanan hukum masyarakat.

"LBH ini sesungguhnya hadir dengan kekuatan sendiri dan dengan dana sendiri. Itu membantu negara ini juga, itulah tujuannya (pembentukan LBH)," kata Busyro seusai kegaiatan Sarasehan Nasional Pembentukan LBH Muhammadiyah.

Secara teknis, Busyro mencontohkan, bagaimana KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah-daerah dengan target wakil rakyat. Meski sudah banyak yang tertangkap, fenomena ini nampaknya tak pernah usai. Para wakil rakyat seakan tidak jera dengan situasi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya kelak ingin memberikan kontribusi pada aspek pencegahan. Sisi ini tidak hanya pencegahan pada sistem tapi juga spiritual dan moral yang dibungkus dengan hukum. Dengan demikian, akar masalah tindakan korupsi dapat dicegah nantinya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika