REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Koordinator Dewan Pengarah Reuni 212 Slamet Maarif menegaskan kegiatan silaturahim persaudaraan alumi 212 tidak bermuatan politik praktik. Dia menegaskan komitmen itu telah diteruskan pada jajaran koordinator di lapangan.
“Aturan main yang kita berikan, siapa pun dia, tak boleh bawa atribut parpol (partai politik) mana pun, calon (presiden dan wakil presiden) mana pun,” kata dia dalam konferensi pers di Hotel Alia Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).
Slamet menjelaskan kegiatan Reuni 212 merupakan acara umat, kebangsaan, serta kemanusiaan. Kegiatan tersebut, kata dia, tidak akan menyangkut kepada urusan politik praktis.
Ia menuturkan, pengisi acara pada Reuni 212 sudah ditentukan. Pihak penyelenggara pun akan menginformasikan kepada para orator tidak memasukkan hal-hal yang berbau politik pada orasinya. Karena itu, kata dia, penyelenggara Reuni 212 memilih secara seksama siapa saja yang akan berorasi.
"Kami pilih-pilih betul, siapa yang akan bicara besok siapa yang akan dikasih kesempatan pada acara ini besok," kata dia.
Slamet menegaskan kegiatan Reuni 212 merupakan ajang silaturahim untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Karena itu, semua peserta hanya akan duduk bersimpuh dan berdoa untuk Indonesia.
“Bahwa persaudaraan kita, harus dipelihara. Jangan pernah tercerai berai,” ujar Slamet.
Dia menegaskan, kondisi bangsa yang tercerai berai akan merugikan Tanah Air sendiri. Karena itu, dia sangat menyambut ketertarikan umat non-Muslim mengahadiri acara Reuni 212. Selain itu, dia mengatakan ada warna negara asing yang sudah menyatakan siap hadir dalam acara itu.
“Akan ada non-Muslim dari luar negeri konfirmasi hadir, Australia ada lima, Denmark ada empat,” kata Slamet.
Dia beranggapan, ketertarikan warga negara asing terhadap acara Reuni 212, karena ingin merasakan kedamaian dan persaudaraan di Indonesia. Dia berharap aksi Reuni 212 itu menjadi saksi perwujudan persaudaraan antarumat beragama di Indonesia.
“Acara besok murni silaturahim, ajang berkumpul, doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia,” ujar Slamet.
Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Sri Yunanto, mengingatkan penyelenggara Reuni 212 untuk berhati-hati kegiatan mereka dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu. Ia pun berharap penyelenggara Reuni 212 dapat menjaga kemurnian misi diselenggarakannya kegiatan tersebut.
"Temen-temen ini punya suatu tujuan yang tulus atas nama keagamaan, silaturahmi. Tetapi, tanpa kehati-hatian, aksi ini bisa dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu," ujar Sri di Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).
Menurutnya, jika Reuni 212 murni dilakukan untuk mempererat hubungan umat Islam dan bangsa, maka kegiatan tersebut tak masalah untuk dilakukan. Terlebih mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi yang konstitusinya menjamin kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Penyelenggara Reuni 212, kata dia, sudah juga memenuhi aturan untuk mengadakan kegiatan.
"Saya pertanyakan, bisa tidak panitia, bisa tidak PA (Persaudaraan Alumni) 212 menjaga kemurnian daripada misi ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika