REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga awal Desember serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru mencapai 61 persen. Dari sisi keuangan, beberapa satuan kinerja kepala daerah (SKPD)sd masih mencatat penyerapan di bawah 50 persen.
Kendati demikian, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan optimistis akan mampu menyerap anggaran yang ada. "Insya Allah bisa minimal sama dengan tahun lalu," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Ahad (2/12).
Berdasarkan data yang dimuat di publik.bapedadki.net, anggaran yang terserap oleh Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 62 persen atau Rp 46,5 triliun. Adapun total dana yang dianggarkan yaitu Rp 75 triliun.
Dari total dana tersebut, Rp 41 triliun dianggarkan untuk belanja langsung. Namun, yang terrealisasi baru Rp 22,20 triliun atau 54,14 persen.
Total anggaran yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung yaitu Rp 34 triliun. Realisasi hingga akhir November 2019 baru mencapai Rp 24,35 persen atau 71,47 persen.
Beberapa SKPD tercatat memiliki serapan anggaran di bawah 50 persen. Biro Tata Pemerintahan (Tapem) misalnya, baru menyerap anggaran Rp 4,4 triliun atau 33,41 persen dari total alokasi. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) baru menyerap Rp 481,9 miliar atau 49,7 persen.
Dinas Bina Marga menyerap Rp 3,63 triliun atau 48,96 persen, Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan (PRKP) Rp 2,9 triliun atau 21 persen, dan Dinas Sumber Daya Alam (SDA) menyerap Rp 4,43 triliun.
Anies mengatakan selalu melakukan monitoring harian untuk memastikan penyerapan anggaran yang lebih tinggi. Ada pula rapat mingguan untuk memastikan kinerja yang lebih tinggi daripada pembayaran.
"Dari situ kita tahu bahwa kerjanya memang jauh lebih tinggi daripada pembayarannya. Karena itu lah kenapa kita yakin. Jadi karena itu di ujung desember insya Allah sama dengan tahun lalu," kata dia.
Anies meminta agar publik memberikan kesempatan kepada setiap SKPD untuk menuntaskan pekerjaannya terlebih dahulu. Ke depan, ia ingin agar angka persentase pekerjaan dan angka persentase pembayaran tidak terlalu besar.
Ia mengaku, selama ini tidak ada evaluasi mengenai hal itu. Bertahun-tahun kurva penyerapan selalu melonjak di ujung. Hal ini akan dievaluasi sehingga progres program bisa bertahap.
Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah mengatakan akan terus meningkatkan angka penyerapan anggaran. Ia berharap penyerapan dapat mencapai 80 persenan di akhir tahun.
"Jalan terus yang pasti, Plt sama saja (dengan Kadis), pengambilan keputusan juga semua sama," ujar dia.
Peneliti Indef Eko Listiyanto mengatakan Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran paling bersar dibandingkan provinsi lainnya. Seharusnya, ada upaya untuk meningkatkan penyerapan secara signifikan.
"Posisinya dari sisi kapasitas fiskalnya sangat tinggi jadi tidak tergantung pemerintah pusat. Jadi kendala teknis seperti dana transfer dan lain-lain kan enggak ada. Jadi tinggal bagaimana mengeksekusi saja," kata dia.
Upaya yang dimaksud, kata Eko, misalnya dengan menyisir anggaran yang ada di dinas-dinas yang realisasinya masih rendah. Ia mencontohkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PRKP) dan Dinas Sumber Daya Alam (SDA). Rendahnya penyerapan anggaran di kedua dinas ini disinyalir terjadi karena ranah pekerjaan kedua SKPD banyak berkaitan dengan berbagai proyek fisik.
Artinya, begitu ada kendala dalam satu rantai kegiatan yang dilakukan, keseluruhan proyek bisa terpengaruh. Harus ada upaya untuk mempercepat proyek tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika