REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Qatar, negara kecil yang kaya akan sumber daya energi, pada Senin (3/12) mengumumkan akan menarik diri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Ini untuk pertama kalinya, sebuah negara Timur Tengah akan meninggalkan organisasi itu sejak didirikan pada 1960.
Pengumuman mengejutkan ini disampaikan oleh Menteri Energi Qatar, Saad Sherida al-Kaabi. Ia mempertanyakan peran OPEC yang membutuhkan negara non-anggota untuk mendorong pemotongan produksi pada 2016 setelah harga jatuh di bawah 30 dolar AS per barel.
Dalam sebuah pernyataan, al-Kaabi mengatakan Qatar, pengekspor gas alam cair terbesar di dunia, berencana untuk meningkatkan ekspornya dari 77 juta ton gas per tahun menjadi 110 juta ton. Dia juga mengatakan Qatar ingin meningkatkan produksi minyaknya dari 4,8 juta barel per hari menjadi 6,5 juta barel.
"Mengingat upaya dan rencana tersebut, dan dalam upaya kami untuk memperkuat posisi Qatar sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya di seluruh dunia, kami harus mengambil langkah-langkah untuk meninjau peran dan kontribusi Qatar di kancah energi internasional," kata al-Kaabi, dalam sebuah pernyataan.
Tidak ada komentar langsung dari OPEC yang berbasis di Wina. Organisasi itu akan bertemu bulan ini dan mendiskusikan kemungkinan pemangkasan produksi.
Qatar, sebuah negara berpenduduk 2,6 juta jiwa yang memuat lebih dari 10 persen populasi, menemukan lepas pantai North Field pada 1971. Di tahun yang sama, negara itu merdeka.
Butuh waktu bertahun-tahun bagi para insinyur untuk menemukan cadangan energi luas di lapangan, yang membawa Qatar ke peringkat tiga dunia, di belakang Rusia dan Iran.
Kekayaan Qatar juga telah membawanya menuju kepentingan yang lebih besar dalam politik internasional. Sikap politik Doha telah menarik kemarahan tetangganya, khususnya Arab Saudi, eksportir terbesar OPEC.
Pada Juni 2017, Bahrain, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab memulai boikot terhadap Qatar dalam perselisihan politik yang berlanjut hingga hari ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika