REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe melakukan pertemuan dengan pemimpin oposisi Laurent Wauquiez dari kanan-moderat Les Republicains, pada Senin (3/12). Pertemuan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara yang diambil oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk meredakan protes nasional 'rompi kuning' di Paris.
Wauquiez mengatakan pemerintah gagal memahami kemarahan publik. "Satu-satunya hasil dari pertemuan ini adalah kata perdebatan di parlemen. Yang kami butuhkan adalah isyarat yang menenangkan, dan ini harus lahir dari satu keputusan yang ditunggu oleh setiap warga Prancis: lonjakan (bahan bakar) dan kenaikan pajak.” ungkapnya.
Protes 'rompi kuning' itu awalnya tidak disadari Macron ketika mulai meletus pada 17 November lalu. Namun, protes tersebut kemudian menjadi tantangan yang berat bagi pria berusia 40 tahun itu ketika ia mencoba melawan popularitasnya yang menurun dalam reformasi ekonominya, yang dianggap menguntungkan kaum kaya.
Polisi anti-huru-hara dikerahkan pada Sabtu (30/11), ketika para pemrotes melakukan kekacauan di permukiman mewah Paris. Mereka membakar lusinan mobil, menjarah butik, dan menghancurkan rumah-rumah pribadi serta cafe yang mewah.
Kerusuhan itu memberikan dampak ekonomi yang luas. Reservasi hotel menurun, pengecer merugi, investor terganggu, dan Total mengatakan beberapa stasiun pengisiannya bahan bakarnya mulai mengering.
Protes "rompi kuning", yang pendukungnya lintas usia, pekerjaan, dan wilayah geografis, adalah pemberontakan dadakan terhadap harga bahan bakar yang tinggi. Namun, aksi itu telah berubah menjadi curahan kemarahan yang lebih luas atas tekanan biaya hidup yang dibebankan pada kelas menengah.
Demonstran mayoritas berasal dari kelas menengah dan pekerja kerah biru yang tinggal di luar kota-kota besar. Mereka tidak memiliki kepemimpinan yang jelas, membuat pembicaraan menjadi semakin rumit bagi pemerintah.
Inti permintaan mereka adalah membekukan kenaikan pajak bahan bakar yang telah direncanakan lebih lanjut, dan langkah-langkah untuk meningkatkan daya beli. Tetapi mereka juga menyerukan agar Macron mengundurkan diri, dan banyak yang membicarakan gagasan revolusi.
"Membuat gerakan kecil dan kemudian memperbesar masalah ini, seperti yang selalu dilakukan selama 30 tahun terakhir, tidak akan memecahkan masalah struktural yang lebih dalam," kata juru bicara pemerintah, Benjamin Griveaux, kepada radio France Inter.
Dukungan publik untuk protes "rompi kuning" cukup tinggi, dengan tujuh dari 10 orang menyatakan mendukung, menurut jajak pendapat Harris Interaktif. Prancis mempertimbangkan untuk memberlakukan keadaan darurat setelah kerusuhan.
Macron mengatakan kenaikan pajak bahan bakar adalah bagian dari usahanya untuk memerangi perubahan iklim. Dia ingin membujuk pengemudi Prancis untuk bertukar mobil berbahan bakar diesel dengan mobil model polusi yang lebih sedikit. Ketika pemerintah dari seluruh dunia memulai konferensi dua minggu di Polandia untuk mencoba menjabarkan langkah-langkah guna mencegah konsekuensi pemanasan global yang paling merusak, protes itu menyoroti betapa mahal tindakan-tindakan tersebut.
Christophe Chalencon, salah satu dari sekitar delapan juru bicara semi-resmi untuk demonstran "rompi kuning", mengatakan kepada BFM TV dia tidak akan memasuki pembicaraan hanya untuk bernegosiasi soal omong kosong. Respons Macron yang tidak kenal kompromi, hanya memperkuat pandangan di antara para pekerja kelas menengah dan kerah biru bahwa ia adalah bagian dari elit perkotaan yang membenci dunia mereka.
Kemarahan yang memacu rompi kuning itu bisa menimbulkan masalah bagi Macron dalam pemilihan Eropa tahun depan. Itu adalah tanah yang subur secara tradisional untuk sayap kanan, yang dipimpin oleh Marine Le Pen, yang sudah memimpin survei.
Baca: Macron Diserang Oposisi Setelah Gagal Kendalikan Demonstrasi
Ikuti Whatsapp Channel Republika