REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan buruknya perekrutan di partai politik. Agus menceritakan beberapa curahan hati kader-kader partai yang harus berdarah-darah membangun partai, tetapi tidak mendapat penghargaan yang memadai.

"Kita dapat masukan terutama dari yang berdarah-darah teman-teman kader asli kemudian disalip oleh orang yang baru maju, tetapi punya uang. Ini yang kadang-kadang mereka 'saya sudah berdarah-darah memperjuangkan partai tapi kemudian ada orang yang punya uang menyalip mereka," kata dia di Jakarta, Selasa (4/12).

Contoh lainnya, ia mengatakan, partai politik justru menjadikan seorang sebagai pimpinan partai hanya karena menyediakan kantor. "Ini yang perlu dipikirkan dengan baik oleh teman-teman partai," kata Agus.

Sebab, ia mengatakan, kondisi ini memperlihatkan rendahnya integritas di internal partai politik. Ia menjelaskan partai politik masih menjadikan faktor finansial sebagai faktor utama untuk menempatkan seseorang dalam jabatan di partai atau memberikan dukungan untuk menjadi kepala daerah dan anggota legislatif. 

Pernyataan Agus diaminkan oleh Wakil Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bambang tak memungkiri adanya transaksional dalam internal parpol. Ia mencontohkan syarat ambang batas dalam pencalonan wali kota ataupun gubernur harus mendapatkan rekomendasi.

"Ketika itu dikukuhkan dan ada harganya. Kemarin itu untuk bupati walikota paling murah Rp 5 miliar. Untuk gubernur bisa ratusan miliar bahkan bisa Rp 200 miliar, Rp 300 miliar, paling murah Rp 50 miliar," kata dia.

Tidak heran, ia mengatakan, sekarang ini orang berlomba-lomba membentuk parpol karena anggapan akan balik modal pada pemilihan kepala daerah. "Bayangkan 514 pilkada, setengahnya deh minta partai kita untuk rekomendasi pasang tarif Rp 10 miliar, modal bikin partai tidak sampe," kata Bamsoet.

Karena itu, ia mendukung penuh KPK menjalankan Sistem Integritas Partai Politik. "Saya terimakasih ke KPK ini terbentuk dalam bentuk integritas dimana semua mendorong dana partai disiapakn oleh negara. Kalau tidak maka parpol akan jadi lahan bisnis baru," tuturnya. 

Dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2018, KPK  bersama 14 partai politik menandatangani komitmen Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Agus menjelaskan, sistem integritas ini, meliputi masalah kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen, serta keuangan partai yang transparan dan akuntabel.

Agus berharap, penerapan sistem integritas di dalam partai politik bisa memperbaiki demokrasi Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika