Selasa 04 Dec 2018 16:34 WIB

Istaka Karya Pastikan Kompensasi Korban Pembunuhan di Papua

Perusahaan belum bisa memastikan jumlah korban pembunuhan.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Indira Rezkisari
Jalan trans Papua
Foto: PUPR
Jalan trans Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama (Dirut) PT Istaka Karya Sigit Winarto memastikan kompensasi yang akan diterima oleh korban pembunuhan yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan di Papua. Dia menjamin jika kompensasi itu akan diterima oleh keluarga korban.

"Iya, pekerja itu pasti kita ikutkan dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan dan lainnya," kata Sigit Winarto di Jakarta, Selasa (4/12).

Meski demikian, dia belum bisa memastikan besaran kompensasi yang akan diberikan kepada korban dan keluarganya. Dia mengatakan, perusahaan hingga kini juga masih belum bisa memastikan jumlah dan identitas korban dalam peristiwa tersebut.

Sigit bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono rencananya akan melakukan perjalanan ke Papua pada malam hari nanti guna memastikan jumlah serta identitas korban. Dia mengaku, informasi saat ini yang diterima masih belum akurat.

"Karena sampai sekarang informasi yang kami terima korban tersebut juga belum bisa dievakuasi dari lokasi kejadian," kata Sigit lagi.

Sigit mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk mengevakuasi korban. Dia melanjutkan, mereka rencananya akan dievakuasi terlebih dahulu ke Wamena. Dia melanjutkan, sebagian besar pekerja yang menjadi korban dalam peristiwa itu berasal dari Sulawesi Selatan.

"Kami akan pastikan dulu identitas korban dan juga kami akan terus melakukan koordinasi," katanya.

Sementara, terkait keamanan pekerja, Sigit mengungkapkan jika perusahaan sebenarnya telah nelakukan kordinasi dengan pihak keamanan dan lain-lain. Terutama, dia melanjutkan, sosialiasi dan pengamanan secara internal dengan menggandeng para pekerja lokal dan lain sebagainya.

Kementerian PUPR diketahui telah menghentikan sementara pembangunan jembatan di segmen lima tempat peristiwa pembunuhan tersebut terjadi. Kelanjutan pembangunan akan dilankukan merujuk pada rekomendasi panglima daerah militer (pangdam) dan kepolisian sebagai penanggung jawab aparat keamanan di lokasi tersebut.

Meski demikian, diakui Sigit, pembangunan jembatan sebelumnya memang sempat mengalami gangguan keamanan. Namun, dia mengatakan, gangguan tersebut relatif bisa diatasi dengan bernegosiasi sebelum akhirnya pekerjaan dilanjutkan kembali.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement