REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI, Arwani Thomafi mengaku prihatin atas peristiwa penembakan terhadap pekerja Istaka Karya yang tengah mengerjakan proyek jembatan di Trans Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Dia meminta pihak aparat harus segera mengendalikan keadaan serta soal jumlah korban mengingat kesimpangsiuran informasi.
"Peristiwa ini menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI dan jalannya program pembangunan di Papua yang tengah digalakkan oleh Pemerintah," tegas Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Selasa (4/12).
Menurut Arwani Thomafi motif penyerangan itu sudah bukan lagi kriminal biasa tapi membuat teror bagi keamanan nasional dan ancaman terhadap NKRI. Maka aparat harus tegas, penyerangan ini harus dihentikan. Jangan sampai negara kalah oleh teror gerombolan bersenjata yg mengancam NKRI. Kemudian jika motifnya bukan lagi kriminal biasa maka perlu pelibatan secara maksimal aparat TNI.
"Meski tidak mengesampingkan peran Polri dalam pemulihan keamanan di Papua. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa eksistensi gerakan separatis di Papua masih ada," ungkapnya.
Selanjutnya Arwani Thomafi mendorong Polri dan TNI untuk meningkatkan pengamanan khususnya di daerah zona merah dan tempat-tempat proyek startegis khususnya di daerah-daerah yang potensi kerawanannya tinggi. Kejadian yang menimpa pekerja Istaka Karya harus menjadi sinyal untuk meningkatkan kewaspadaan.
"Mendorong Badan Intelejen Keamanan (Baintelkam) Polri dan Badan Intelejen Negara (BIN) untuk meningkatkan deteksi dini khususnya di daerah-daerah rawan keamanan," tuturnya.
Maka dengan demikian, kata dia, peristiwa ini tidak boleh membuat surut niat baik pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan di Papua dan daerah-daerah lain. Tentu dengan jaminan aparat keamanan, agar peristiwa serupa tidak terjadi terhadap pekerja yang tengah membangun infrastruktur di Papua.
"Harus ada jaminan keselamatan dan keamanan bagi semua pekerja dan juga masyarakat di Papua," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika