REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Oo Sutisna mengatakan saat ini terjadi alih fungsi lahan pertanian yang sangat masif di Jawa. Atas dasar itu seharusnya menjadi dasar alasan kuat bagi pemerintah melakukan evaluasi program cetak sawah dan melaporkannya ke publik.
“Kita harus segera lihat pencetakan sawah itu sudah berjalan lancar atau belum? Selama ini kan terlihat cetak sawah tergesa-gesa. Harusnya bukan hanya dilihat luasan cetak sawahnya, dipikirkan juga airnya dari mana, tingkat kesuburan tanahnya, dan kemampuan masyarakat di situ yang mau menjadi petani,” tuturnya berdasarkan rilis akhir pekan ini.
Politisi Gerindra ini mengatakan, Bupati, Walikota atau Gubernur di daerah yang menjadi sasaran program cetak sawah bisa melaporkan perkembangan cetak sawah. Ia mengatakan, DPR mendukung program cetak sawah, asal dilakukan tepat sasaran dan efektif. Karenanya, ia mendukung untuk adanya audit.
Kondisi riil sawah di Tanah Air diungkapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ini mengungkapkan, tiap tahun area persawahan diprediksikan terus berkurang.