REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banyaknya kepentingan dari beberapa kalangan dalam penyelesaian kebijakan satu peta. Saat meluncurkan geoportal kebijakan satu peta di Hotel Bidakara, Jokowi mengatakan tak sedikit kalangan yang takut dan khawatir apabila kebijakan satu peta ini rampung. Ia sendiri mengaku tak memiliki kepentingan lahan. Karena itu, ia mendorong percepatan kebijakan satu peta ini segera diselesaikan.

"Inilah kenapa bertahun-tahun kebijakan satu peta ini tidak terealisasi karena terlalu banyak kepentingan, ketakutan, kekhawatiran dari yang khawatir. Kalau saya ga khawatir ya sudah jalan, saya perintahkan sudah dua tahun ini. Lama-lama akan kelihatan semuanya nanti. Tapi yang bisa buka hanya saya," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12).

Ia menjelaskan, dengan kebijakan satu peta ini maka kepemilikan tanah di berbagai daerah akan mudah diketahui. Kebijakan satu peta ini, kata dia, akan menjelaskan secara detail fungsi lahan tersebut. Sehingga perencanaan pembangunan di berbagai daerah pun akan lebih mudah dilakukan karena data peta yang lebih akurat.

"Misalnya Bu Sri Mulyani memiliki tanah di mana ketahuan semuanya, Pak Ketua DPR punya konsesi di mana ketahuan semuanya, kalau punya mohon maaf pak ketua," kata Jokowi

Selain itu, kebijakan satu peta ini juga disebutnya dapat menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan yang banyak terjadi di berbagai daerah. Ia mencontohkan, di Kalimantan, masalah tumpang tindih lahan bahkan mencapai 19,3 persen.

Jokowi juga mengatakan, selama ini tiap kementerian dan lembaga memiliki masing-masing peta. Karena itu, data di setiap kementerian dan lembaga pun juga tak singkron satu sama lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika