REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengemukakan sistem oligarki masih terjadi dalam partai politik di Indonesia. Padahal, sistem oligarki berdampak buruk bagi demokrasi yang sedang berjalan.
"Dampaknya sangat buruk bagi demokrasi Indonesia karena untuk membuat kebijakan ditentukan oleh segelintir orang," kata Firman dalam pemaparan Hasil Penelitian Prioritas LIPI 2018 di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (11/12).
Menurut dia, seharusnya penunjukan orang itu didasarkan pada sebuah merit system yang ketat atas dasar keahlian seorang menduduki jabatan tersebut. Namun, dia menilai yang terjadi saat ini adalah politik transaksional sehingga pengisian jabatan politik atas dasar konsep "siapa dapat apa" dan mengesampingkan kualitas.
"Itu jadi tren dan cenderung membahayakan bagi demokrasi karena demokrasi tidak akan menghasilkan apapun selain kepentingan elit," ujarnya.
Firman mengatakan dari beberapa kajian akademik menyebutkan bahwa Indonesia menjalankan demokrasi yang iliberal, bukan demokrasi yang kuat dan asli namun bercampur dengan oligarki. Menurut dia, Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang unik karena antara demokrasi dan oligarki bisa berjalan bersama-sama.
Demokrasinya dengan pemilu berjalan secara berkelanjutan dan orang bebas berpartisipasi. Namun ketika itu ada, lalu ditelikung para pemilik modal yang eksis di parpol.
"Karena demokrasi biaya tinggi, bagaimana penuhi biaya politik maka perlu sponsor dan itu sarang oligarki yang tidak memberikan sesuatu secara cuma-cuma," katanya.
Dia mengatakan, salah satu solusi untuk mengatasinya adalah memperkuat parpol karena episentrumnya di parpol. Terutama saat ini, menurut dia, dalam situasi parpol mendapatkan legitimasi konstitusional bahwa semua jabatan publik harus melalui parpol.
Koordinator Tim Penelitian Prioritas Nasional LIPI 2018, Sarah Nuraini Siregar mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan perkembangan kondisi saat ini, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia mengalami hambatan. Salah satunya di tingkat lembaga politik.
"Dari sisi penilaian masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap parpol cenderung buruk dibandingkan lembaga lainnya," katanya.
Sarah mengatakan, dari sisi kelembagaan, oligarki parpol sudah sedemikian akut yang terbukti dengan rekrutmen parpol yang sangat oligarkis, kaderisasi yang tidak berkesinambungan dan praktik mahar politik di setiap kompetisi politik. Berdasarkan hasil penelitian LIPI, parpol melakukan berbagai cara untuk menentukan kandidat dengan cara pragmatis dan cenderung menggunakan politik SARA.
Survei publik LIPI dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 2.100 responden, sedangkan survei ahli dilakukan di 11 provinsi dengan melibatkan 145 ahli. Untuk riset kualitatif dan pengumpulan data dilakukan di 7 provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika