Selasa 11 Dec 2018 17:52 WIB

Pasukan dari Luar Papua Bantu Kejar KKB di Nduga

Wiranto mengatakan, hal itu dibutuhkan karena operasi yang tidak mudah.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto
Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, TNI-Polri menurunkan pasukan bantuan nonorganik untuk melakukan evakuasi korban dan pengejaran pelaku pembantaian di Nduga, Papua. Wiranto menyebutkan, pasukan dari luar Papua itu didatangkan karena memang dibutuhkan dalam operasi yang tidak mudah tersebut.

"Memang ada satuan bantuan nonorganik, tidak hanya organik pasukan Brimob-TNI di Papua dikerahkan," jelasnya di kantor Kemenkopolhukam Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Wiranto menjelaskan, pasukan nonorganik ini merupakan pasukan bantuan yang didatangkan ke Papua. Pasukan ini didatangkan untuk membantu pasukan organik di Papua, pasukan yang memang bertugas di wilayah Papua. Pasukan nonorganik yang didatangkan ke Papua tersebut berasal dari satuan TNI-Polri.

"Kita datangkan dari pasukan nonorganik, bukan dari Papua, apakah itu Brimob dan Kopassus," katanya.

Wiranto menerangkan, pasukan nonorganik didatangkan ke Papua karena pasukan tambahan diperlukan di sana untuk melakukan operasi pengejaran pelaku penembakan di Nduga. Menurut Wiranto, operasi tersebut tidak mudah, terlebih melihat medan di lokasi pengejaran.

"Itu dibutuhkan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah karena medannya sulit sekali," ujarnya.

Sebelumnya, disebutkan, pemerintah akan mengirimkan 154 TNI-Polri ke wilayah Papua menyusul terjadinya aksi penembakan 31 pekerja pembangunan jalan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan, pengerahan anggota TNI-Polri tersebut dilakukan untuk memulihkan situasi.

"Kita tidak ingin masyarakat, baik bekerja atau asli, merasa tidak nyaman dan tidak aman. Makanya perlu segera mengembalikan situasi itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/12).

Ia melanjutkan, pengiriman TNI-Polri juga dilakukan untuk mengamankan wilayah yang masih berbahaya serta mengawal proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di Tanah Papua. Moeldoko pun menegaskan, meskipun terjadi insiden ini, pembangunan di wilayah Papua harus tetap berjalan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement