Selasa 11 Dec 2018 17:52 WIB

Pasukan dari Luar Papua Bantu Kejar KKB di Nduga

Wiranto mengatakan, hal itu dibutuhkan karena operasi yang tidak mudah.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Bayu Hermawan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto
Foto: Antara/Raisan Al Farisi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, TNI-Polri menurunkan pasukan bantuan nonorganik untuk melakukan evakuasi korban dan pengejaran pelaku pembantaian di Nduga, Papua. Wiranto menyebutkan, pasukan dari luar Papua itu didatangkan karena memang dibutuhkan dalam operasi yang tidak mudah tersebut.

"Memang ada satuan bantuan nonorganik, tidak hanya organik pasukan Brimob-TNI di Papua dikerahkan," jelasnya di kantor Kemenkopolhukam Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Wiranto menjelaskan, pasukan nonorganik ini merupakan pasukan bantuan yang didatangkan ke Papua. Pasukan ini didatangkan untuk membantu pasukan organik di Papua, pasukan yang memang bertugas di wilayah Papua. Pasukan nonorganik yang didatangkan ke Papua tersebut berasal dari satuan TNI-Polri.

"Kita datangkan dari pasukan nonorganik, bukan dari Papua, apakah itu Brimob dan Kopassus," katanya.

Wiranto menerangkan, pasukan nonorganik didatangkan ke Papua karena pasukan tambahan diperlukan di sana untuk melakukan operasi pengejaran pelaku penembakan di Nduga. Menurut Wiranto, operasi tersebut tidak mudah, terlebih melihat medan di lokasi pengejaran.

"Itu dibutuhkan untuk operasi pengejaran yang tidak mudah karena medannya sulit sekali," ujarnya.

Sebelumnya, disebutkan, pemerintah akan mengirimkan 154 TNI-Polri ke wilayah Papua menyusul terjadinya aksi penembakan 31 pekerja pembangunan jalan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan, pengerahan anggota TNI-Polri tersebut dilakukan untuk memulihkan situasi.

"Kita tidak ingin masyarakat, baik bekerja atau asli, merasa tidak nyaman dan tidak aman. Makanya perlu segera mengembalikan situasi itu," ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/12).

Ia melanjutkan, pengiriman TNI-Polri juga dilakukan untuk mengamankan wilayah yang masih berbahaya serta mengawal proyek pembangunan yang dilakukan pemerintah di Tanah Papua. Moeldoko pun menegaskan, meskipun terjadi insiden ini, pembangunan di wilayah Papua harus tetap berjalan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement