REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Tim Kampaye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin Ahmad Rofiq mengatakan rencana pemindahan markas perjuangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dari Jakarta ke Jawa Tengah bisa berakhir sia-sia. Meski markas itu berdampingan dengan rumah Joko Widodo di Solo, Prabowo-Sandi bakal sulit mengubah pilihan masyarakat Jawa Tengah.
"Sah-sah itu dilakukan untuk mencari dukungan, tapi membalikkan dukungan itu tidak mudah. Rasa-rasanya bakal buang-buang energi untuk mengambil suara pak Jokowi di Jateng," ujar politikus Partai Perindo itu saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (12/12).
Rofiq menerangkan, pendukung Joko Widodo di Jawa Tengah merupakan pendukung ideologis. Selain itu, Jawa Tengah merupakan salah satu basis pendukung terkuat.
Karena itu, Rofiq mengatakan, dalam konteks ini pihaknya menganggap biasa saja. Tidak ada hal yang istimewa atas upaya ini. “Bahkan itu membuat TKN semakin leluasa bergerak ke daerah lain unt mendapatkan dukungan yang lebih besar,” tuturnya.
Kendati demikian, TKN sejak awal tidak pernah menganggap enteng lawan. Namun tidak berarti harus ada upaya khusus untuk menghalau kekuatan lawan.
Menurutnya yang dilakukan TKN dari awal adalah memperkuat basis dukungan disetiap provinsi tanpa terkecuali. “Karena targetnya adalah kemenangan mutlak. Maka sudah barang tentu semua wilayah harus dijaga dan terus diintensifkan dalam meraih dukungan,” tutup Rofiq.
Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga Fadli Zon menyebut rencana pemindahan markas BPN ke Jawa Tengah untuk memperkuat basis pemenangan di wilayah tersebut. Fadli menyebut, itu bagian dari strategi pemenangan BPN untuk berupaya merebut basis daerah yang dikuasai pihak lawan.
Sebab, Jawa Tengah merupakan salah satu basis PDIP yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. “Ini kan analogi ya, pertempuran politik atau kompetensi politik kan biasa-biasa saja, kalau kita ada di satu garis di mana daerah itu masih dikuasai lawan, ya kita berusaha untuk menguasainya,” kata Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika