REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menuturkan, DPR perlu mendorong Hak Angket melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap benar-tidaknya ada rencana kecurangan Pemilu. Pembentukan Pansus menyusul adanya KTP-el yang tercecer belakangan ini.
"Dari 10 parpol pemilik kursi DPR saat ini, tentu tidak ada satupun yang mau dicurangi di Pemilu nanti. Jadi segera saja bentuk Pansus KTP-el agar semuanya menjadi terang-benderang," kata dia dalam keterangan tertulis, Rabu (12/12).
Said mengatakan, ketika KTP-el ditemukan berulangkali di mana-mana, kekhawatiran penyalahgunaan dokumen kependudukan untuk kepentingan Pemilu itu bisa dimaklumi. Namun dia menyangsikan penyalahgunaan tersebut berkaitan dengan pemenangan capres-cawapres 2019.
"Jika kubu yang dituding adalah koalisi parpol pendukung capres-cawapres, sepertinya itu kurang logis. Katakanlah benar kasus KTP-el itu direkayasa oleh suatu koalisi parpol untuk kepentingan pemenangan capres-cawapres yang mereka dukung. Lalu apakah KTP-el itu hanya bisa digunakan sebagai alat kecurangan di Pilpres? Tentu tidak. Dokumen kependudukan itu juga bisa digunakan untuk Pileg (Pemilihan Legislatif)," paparnya.
Di Pileg, kata Said, KTP-el tidak bisa digunakan untuk mencoblos semua parpol anggota koalisi. KTP-el hanya bisa dimanfaatkan untuk mencoblos satu parpol saja. Dalam kondisi ini, parpol yang lain tentu tidak akan rela jika hasil kecurangan itu hanya dinikmati oleh salah satu parpol saja dalam koalisi mereka.
"Kalau mau curang bareng-bareng, semuanya tentu akan menuntut manfaat yang sama atas praktik manipulatif itu. Logikanya kan begitu. Tapi itu tidak mungkin diwujudkan," ujarnya.
Apalagi, Said menambahkan, di Pileg tidak ada lagi asas kolegialitas, dan yang ada adalah semangat rivalitas. Tidak ada lagi cerita koalisi, yang ada adalah spirit berkompetisi. Masing-masing parpol akan saling berebut suara. Dalam konteks inilah dia meragukan ada skenario kecurangan yang dirancang secara kolektif oleh koalisi parpol pendukung capres-cawapres tertentu.
"Probabilitasnya kecil sekali. Tetapi, seandainya benar ada pihak yang sedang merancang kecurangan Pemilu melalui manipulasi KTP-el, dugaan saya hal itu tidak dilakukan oleh suatu koalisi parpol, tetapi dapat saja dilakukan oleh pemain tunggal," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika