REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menyoroti sejumlah kader PAN Sumatera Selatan yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Menurutnya, mereka itu mendukung Joko Widodo-Ma'ruf karena dengan alasan merasakan efek pembangunan yang dilakukan Joko Widodo sebagai presiden.

Kemudian menyikapi itu, para kader yang mengalihkan dukungan itu telah melanggar instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang  memutuskan dukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Sebagai tindakan tegas, dia meminta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Sumatera Selatan (Sumsel) untuk segera memberikan sanski kepada mereka yang membelot.

"Pastinya ini melanggar, karena sudah diputuskan kita mendukung siapa di pilpres (pemilihan presiden) nanti. Jadi kami minta DPW PAN Sumsel untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap kader yang mbalelo," kata Eddy, Kamis (13/12).

Lanjut Eddy, sejumlah kader PAN yang membelot tersebut bukan kader yang aktif di partai. Sehingga dia tidak segan-segan meminta agar mereka diberi sanksi tegas atas sikapnya tersebut. Maka dengan demikian, kata Eddy, DPW harus bertindak tegas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai garis ketentuan partai.

"Mereka bukan pengurus dan bukan kader aktif pula. Kami tidak mentolerir adanya pelanggaran. Kami yakin kader lainnya tetap solid," ujar Eddy.

Sebelumnya sejumlah orang yang mengaku sebagai kader PAN Sumsel menyatakan dukungan pada pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Mereka beralasan Joko Widodo mampu melaksanakan pembangunan, terutama di Palembang. Menurutnya, dukungan sangat pantas dilakukan lantaran Jokowi sukses dalam hal pembangunan selama empat tahun terakhir. Diantaranya, Light Rail Transit (LRT), tol, Jembatan Musi IV, Jembatan Musi VI, dan bangunan fisik lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika