REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kontrak pembangunan Masjid Agung yang berada di wilayah Bogor Tengah, baru saja berakhir prosesnya Rabu (12/12). Pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, pada Rabu (13/12), menyampaikan kepada Republika.co.id, bahwa kontrak pembangunan tersebut sudah berlangsung dari mulai Juni hingga Desember.
Herman Rusli, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, menyatakan, pembangunan tahun 2018 ini kontraknya dimulai pada 16 juni hingga 12 Desember. “Bulan Juni baru mulai yang kemarin di tahun 2018 ini, tepatnya 16 Juni sampai 12 Desember kemarin, persis kemarin kontrak berakhir,” ucap Herman.
Herman yang ditemui di ruangan kerjanya, mengaku, untuk tahun 2019 pihaknya akan meminta kepada tim pelelangan di awal-awal tahun. “Di awal Januari kita sudah mulai dokumen pelelangan. Jadi kan lelang itu sebulan, antara Februari atau Maret kalau seandainya ada prepare waktu di pelelanganya,” ucap Herman.
Sebelumnya Herman sempat menjelaskan, proyek pembangunan Masjid Agung ini sudah berlangsung sejak 2016 yang memakan anggaran Rp 8,5 miliar. Namun di tahun 2017 kelanjutan proyek sempat mengalami tertunda karena ada kendala gagal lelang.
Kemudian barulah di tahun 2018 dimulai kembali dengan pemakaian anggaran Rp 8,7 miliar. Selanjutnya di tahun 2019, Herman mengaku pihaknya merencanakan kelanjutan proyek kembali dengan pengusulan anggaran Rp 16 miliar.
Herman yang baru saja menjabat Kabid Perumahan dan Permukiman di tahun 2018 ini menyatakan, anggaran total pembangunan Masjid Agung estimasinya sebesar Rp 50 miliar. Sesuai dengan hasil perencanaan anggaran masjid di tahun 2015.
Dia juga menyampaikan penyelesaian secara keseluruhan pembangunan masjid ini akan selesai pada tahun 2020. “Nanti sisanya di 2020, berarti masjid itu selesai utuh di tahun 2020,” tegas Herman.
Herman menjelaskan, pengerjaan yang dilakukan pada tahun 2018 ini adalah pengerjaan struktur atas, sepertilantai maizainin dan arsitekturalnya serta mechanical electrical plumbing (MEP). “Untuk tahun ini juga kita upayakan lantai basemant yang nantinya akan jadi tempat parkir, bisa digunakan sementara buat jamaah," ujarnya.
Inta sebagai pedagang dan tukang service kunci yang lapaknya ada di depan Masjid Agung, mengatakan keinginannya agar pembangunan masjid bisa cepat selesai. Dia mengaku, selama masjid ini masih dalam tahap pengerjaan, ia melakukan ibadah shalat di tempat ruangan sementara yang disediakan oleh pihak pengelola mall yang ada di samping lokasi masjid, “ Mudah-mudahan cepat siap aja nih masjid biar gampang shalatnya. Enggak panas, di kota-kota tempat shalat penuh, tempatnya enggak memadai lagi seperti toiletnya,” ungkapnya.
Herman juga mengatakan, para jamaah nantinya sudah bisa menggunakan lantai basemant Masjid Agung di bulan Januari tahun 2019. Dikarenakan menurut Herman, kontraktor yang saat ini masih punya waktu untuk pemeliharaan.
Herman menyampaikan, untuk tahun 2019 pihaknya berencana akan melanjutkan pembangunan di tahap kubah, dinding, kemudian pemasangan keramik di lantai atas. “Selanjutnya di tahun 2020, baru landscaping masjid,” tambahnya.'
Secara keseluruhan masjid ini baru saja 34 persen, menurut Herman hal itu bisa diukur dari pemakaian anggaran dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid tersebut. Saat ini pemakaian anggaran yang sudah dihabiskan adalah Rp 17,2 miliar. Sedangkan anggaran total keseluruhan untuk masjid itu mencapai Rp 50 miliar.
Kendala yang dirasakan oleh Herman saat bertanggung jawab dalam proses pembangunan masjid ini antara lain adanya aturan tiap tahun lelang. Selain itu juga dia mengatakan, kelanjutan pembangunan masjid ini dilakukan lagi setelah melewati masa rehat pembangunan di tahun 2017, sehingga di awal masa untuk melanjutkan proses pengerjaan, pihaknya perlu melakukan kajian terhadap bangunan bersama PT. Alvarini Gemilang selaku pemegang kontraktor pelaksana, serta para akademisi.
Herman menyampaikan pesan dan harapannya, agar pemerintah Kota Bogor, mau berkomitmen untuk tetap menganggarkan biaya untuk pembangunan masjid ini. “Kita kan cuma meminta anggaran, nanti yang menentukan pemerintah dan tim anggaran pemerintah dengan badan anggaran dari dewan.