REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengatakan pihaknya masih menemukan potensi sebanyak 1,6 juta data pemilih ganda dalam DPT Pemilu 2019. Jumlah tersebut menurutnya masih sangat besar.

Temuan ini disampaikan BPN dalam rapat pendahuluan penetapan DPT hasil perbaikan yang digelar pada Kamis (13/12) malam. Muzani menjelaskan, pada saat penetapan DPT hasil perbaikan pertama, KPU menyerahkan jumlah total data pemilih sebanyak 186.832.449 orang.

"Dari daftar yang kami terima yakni sebanyak 186.832.449 itu, kami masih menemukan potensi kegandaan ada 1.686.837 data pemilih yang ganda," ujar Muzani di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Temuan ini, sudah diserahkan langsung kepada KPU untuk bisa dicek ulang. Potensi data ganda ini ditemukan dalam data pemilih dengan empat digit nomor induk kependudukan (NIK) masih disamarkan dengan tanda bintang.

"Apakah karena nomor induk kependudukan (NIK) masih ditutup sehingga (potensi) kegandaannya besar ? Tapi semua itu bisa terjawab saat data DPT dibuka akses NIK-nya besok," lanjut Muzani.

Dia berharap, dengan dibukanya akses NIK, persoalan data pemilih yang masih ganda bisa terurai dengan baik.  "Sejak awal kami ingin DPT bersih. Semua WNI harus bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi di saat yang sama, juga tidak boleh ada yang menggunakan hak pilihnya dua kali lewat nama yang berbeda, atau ada orang meninggal dihidupkan lagi atau ada orang yang belum berhak memilih diberikan kesempatan (untuk memilih)," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika