REPUBLIKA.CO.ID, ATHENA -- AC Milan terpaksa angkat koper dari Liga Europa setelah menelan kekalahan 1-3 dari tuan rumah Olympiakos Piraeus pada matchday terakhir. Menerima hasil itu, Direktur Leonardo Araujo pun merasa kesal.
Pria asal Brasil itu menilai kinerja wasit sangatlah buruk dan menilai timnya seharusnya tidak mendapatkan penalti atas apa yang dilakukan Ignazio Abate.
"Kami keluar dari Liga Europa dan harus mengevaluasi segalanya. Saya hanya ingin melihat rekaman gol dan penalti sebelum mengatakan apa yang saya pikirkan," ujar Leonardo dikutip Football Italia, Jumat (14/12).
Pertandingan berjalan ketat di babak pertama dan mengharuskan kedua tim berbagi skor imbang tanpa gol. Baru memasuki interval kedua, Olympiakos mencoba meningkatkan serangan.
Hasilnya, tuan rumah unggul melalui Pape Abou Cisse pada menit ke-60, sebelum Christian Zapata melakukan gol bunuh diri menit ke-70 yang membuat skor jadi 2-0 untuk keunggulan Olympiakos.
Bek asal Kolombia membayar kesalahannya dengan mencatatkan gol pada menit ke-72. Sebelum akhirnya Milan menyerah setelah pelanggaran tak sengaja yang dilakukan Iganzio Abate di dalam kotak penalti menguntungkan lawan.
Konstantinos Fortounis yang jadi algojo sukses menyarangkan bola ke gawang Pepe Reina. Namun, Leonardo menilai seharusnya wasit tak memberikan penalti lantaran Abate tidak melakukan tekanan kepada pemain Olympiakos. "Jika Anda keluar dari sini karena kejadian itu menjadi sangat sulit diterima. Sungguh konyol jika turnamen sekelas Liga Europa tak memiliki VAR," sambung dia.
Hingga peluit panjang berbunyi perjalanan i Rossoneri di Eropa terhenti di fase grup setelah kalah selisih gol dari Olympiakos. "Kami unggul tiga poin dari Olympiakos, itu adalah situasi yang sulit bagi mereka untuk menang dan itu benar-benar ditentukan oleh insiden seperti ini."
Pria 49 tahun lantas menegaskan Milan tengah berada dalam masa transisi dan perlahan mencoba untuk bangkit. Tapi, Leonardo tak ingin beralibi andai kekalahan Milan bukan karena kecerobohan wasit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika