REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menentukan sikapnya setelah pengumuman resmi dari pemerintah Australia mengenai rencana pemindahan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Kalau sudah ada pernyataan kita akan sampaikan posisi kita," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arramanatha Nasir saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (14/12).
Sementara itu, pengamat Timur Tengah dari Indonesian Society for Middle East Studies ( ISMES), Smith Alhadar mengatakan rencana Australia ini akan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB). Dalam resolusi itu disebutkan status Yerusalem harus dirundingkan oleh Israel dan Palestina.
"Tentu saja langkah Australia ini sangat mengecewakan bagi 135 negara anggota PBB yang mendukung resolusi PBB," katanya.
Keputusan Australia ini juga dinilai akan menimbulkan kekecewaan bagi Indonesia. Indonesia sudah memperingatkan Australia bahwa tindakan itu dapat menggangu hubungan perdagangan antar negara. Indonesia sudah menangguhkan penandatanganan kesepakatan perdagangan dengan Australia senilai 16 miliar dolar AS.
Menurutnya, selain mengikuti langkah AS, tindakan Australia ini merupakan pragmatisme politik Australia. Persaingan antarpartai politik Australia yang sangat kompetitif membuat para politisi mengangkat isu Yerusalem untuk mencari dukungan komunitas Yahudi.
"Maka ini disayangkan bahwa politik kekuasaan di Australia itu berjalan dengan mengorbankan kepentingan Palestina khususnya dan umat Islam pada umumnya karena Yerusalem salah satu kota suci umat Islam," katanya.
Ia mengatakan Indonesia diprediksi tidak akan mengambil langkah lebih jauh terkait keputusan Australia itu. Karena, hal tersebut merupakan masalah politik internal Australia. Namun, pemerintah juga tidak akan menolerir keputusan itu. Indonesia akan menyurakan kekecewaannya terhadap Australia.
"Terlalu ikut campur tidak menguntungkan Indonesia tetapi mengabaikan tindakan Australia juga menggangu komitmen Indonesia untuk membantu Palestina. Tindakan Australia kontraproduktif terhadap upaya Indonesia dalam mewujudkan Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota," katanya.
Ia menambahkan negara Arab akan mengambil tindakan lebih tegas kepada Australia karena kepentingan mereka kepada Australia tidak terlalu besar.
"Australia lebih bergantung pada mereka (negara Arab)," ujarnya.
Baca: Delegasi Palestina: Australia Bisa Rusak Perdamaian Timteng
Ikuti Whatsapp Channel Republika