REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono, mendorong penyelenggara pemilu agar melibatkan pemantau pemilu dari luar negeri untuk Pemilu 2019. Ada beberapa hal yang menurutnya harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu agar potensi masalah di kemudian hari dapat teredam.

"Kami mendorong supaya kita sebagai negara terbuka untuk kemudian pihak pemantau internasional melaksanakan pengawasan," ujar Ferry dalam diskusi di wilayah Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12).

Ferry menjelaskan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijelaskan lebih lanjut oleh penyelenggara pemilu agar potensi masalah di kemudian hari dapat teredam. Pertama, terkait dengan diberikannya hak pilih kepada penyandang disabilitas mental. Kemudian, soal kotak suara yang terbuat dari kardus.

Hal lainnya yang juga harus diperhatikan dan dijelaskan lebih lanjut menurut Ferry adalah soal kejadian KTP-el yang tercecer, sesuatu yang pernah juga terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Ferry menilai, kejadian itu dapat menimbulkan keraguan terhadap kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Partai politik, bukan hanya kami, seluruh partai juga menunggu pemutakhiran. Kalau itu tidak dimukhatirkan, kemudian ada e-KTP tercecer, itu kemudian khawatirnya nanti ketika pada penyelenggaraan, semua orang nanti menyalahkan," jelasnya.

Mendengar usulan pendatangan pemantau pemilu dari luar negeri, Direktur Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Benny Ramdhani, mengaku, tak masalah dengan usulan tersebut. Terlebih melihat Indonesia adalah negara demokrasi yang membuka diri bagi siapapun.

"Itu bukan masalah bagi kami. Karena kita adalah negara yang sangat menghormati demokrasi dan membuka diri kepada siapapun yang ikut terlibat di dalam pantauan pilpres, sepanjang itu memenuhi peraturan perundang-undangan," tutur Benny usai diskusi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika