Ahad 16 Dec 2018 15:00 WIB

Administrasi Tunjangan TNI-Polri Selesai, Januari Bisa Cair

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta TNI memaksimalkan kinerja

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada pejabat Danrem, Dandim serta para asisten teritorial dari seluruh tanah air pada Apel Danrem, Dandim Terpusat TA 2018, di Pussenif Kodiklat TNI AD, Jalan Supratman, Kota Bandung, Senin (26/11).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada pejabat Danrem, Dandim serta para asisten teritorial dari seluruh tanah air pada Apel Danrem, Dandim Terpusat TA 2018, di Pussenif Kodiklat TNI AD, Jalan Supratman, Kota Bandung, Senin (26/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses tunjangan kinerja untuk TNI - Polri telah selesai. Tunjangan dengan kenaikan 70 persen itu dicairkan secara rapel dari bulan Juli hingga Desember. Diharapkan, tunjangan itu akan tuntas dicairkan pada Januari mendatang. 

Dalam acara Pengarahan Presiden yang diikuti oleh 3286 prajurit TNI yang terdiri dari 3.019 Bhabinsa, 228 Danramil, 31 Dandim, 15 perwakilan TNI AL, 15 Perwakilan TNI AU dan 33 Personel Polri, Presiden RI Joko Widodo mengakui, permintaan kenaikan tunjangan sudah kerap ia dengar dalam kunjungannya ke daerah-daerah.

"Tunjangkan kinerja terhitung bulan Januari ini sudah bisa diterimakan," kata Jokowi di Balariung Pinang Masak Universitas Jambi, menurut keterangan pers yang diterima, Ahad (16/12).

Sementara itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dalam acara tersebut menyampaikan terimakasih atas kenaikan tunjangan kinerja. Ia menyebut, proses administrasi di kementerian keuangan sudah selesai.

"Diharapkan bulan Januari sudah bisa di terimakan dengan besaran 70 persen yang akan dirapel selama enam bulan mulai bulan Juni," ujar Hadi Tjahjanto dalam keterangan pers.

Terkait dengan kenaikan tunjangan ini, para personel TNI dan Polri pun dituntut memaksimalkan kinerja. Dalam hal ini, Jokowi menyoroti implementasi penggunaan dana desa yang sudah digelontorkan oleh pemerintah. Dana desa mencapai 187 triliun untuk 74 ribu desa. Para personel diminta untuk mengawasi implementasi tersebut.

"Sampaikan ke Kades untuk realisasi penggunaan dana desa harus di dalam desa jangan sampai keluar dari desa karena bisa memakmurkan usaha setempat," kata Joko Widodo.

Dalam kunjungan ini hadir pula Kapolri Jenderal  Muhammad Tito Karnavian. Dalam kesempatan sebelumnya di Semarang Ahad (9/12) pekan lalu. Tito pun menyatakan tunjangan kinerja tersebut akan segera cair.

Tito Karnavian mengatakan, tunjungan kinerja anggota Polri juga mencapai 70 persen dari penghasilan yang dibawa pulang. "Sudah disetujui Presiden, pada bulan ini sudah diperintahkan untuk dibayar," kata Tito saat meresmikan Klinik Kesehatan Pratama Akpol Semarang di Semarang.

Tito menyebut peningkatan kesejahteraan tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerja. "Anggota Polri untuk bisa baik harus sejahtera. Uang yang dibawa pulang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga," katanya.

Pada Juni 2018, Jokowi telah mengumumkan akan menaikkan tunjangan kinerja jajaran TNI dan Polri sebesar 70 persen. TNI Polri pun menyambut baik rencana kenaikan tunjangan anggota Polri. Kenaikan tunjangan dianggap sangat berarti bagi personel, khususnya untuk mereka yang bertugas di luar daerah dan perbatasan agar mereka lebih semangat bekerja.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement