REPUBLIKA.CO.ID, ABUJA -- Amnesty International pada Senin (17/12) mengatakan bentrokan di Nigeria antara petani dan penggembala semi-nomaden telah menewaskan lebih dari 3.600 orang sejak 2016. Namun, peningkatan jumlah korban tewas terjadi pada tahun ini.
Pernyataan itu disampaikan Amnesty dalam sebuah laporan yang mendokumentasikan peningkatan kekerasan di Nigeria. Laporan itu dinilai dapat mempengaruhi hasil pemilu pada Februari 2019 mendatang.
Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan tersebut. Namun, ia dituduh tidak tegas kepada salah satu pihak yang bertanggung jawab atas bentrokan itu. Para penggembala, banyak dari mereka berasal dari kelompok etnis Fulani, yang merupakan etnis yang sama dengan Buhari.
Buhari telah berulang kali membantah tuduhan tersebut.
Kekerasan di Nigeria sering digambarkan karena masalah agama. Ini karena para penggembala Muslim Fulani bertikai dengan para petani Kristen. Tetapi banyak ahli dan politisi mengatakan perubahan iklim dan perluasan pertanian menciptakan persaingan akan lahan. Ini mendorong para petani dan penggembala terlibat dalam konflik, tanpa memandang agama atau etnis.
"Kegagalan pemerintah Nigeria untuk menyelidiki bentrokan komunal dan membawa pelaku ke pengadilan telah memicu eskalasi berdarah dalam konflik antara petani dan penggembala di seluruh negeri, yang mengakibatkan sedikitnya 3.641 kematian dalam tiga tahun terakhir dan pemindahan ribuan orang lagi," ujar Amnesty mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Militer dan polisi Nigeria tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar. Amnesty mengatakan dari 310 serangan yang tercatat antara Januari 2016 dan Oktober 2018, 57 persen terjadi pada 2018.
Saat ini suasana relatif tenang, namun bentrokan dikhawatirkan melonjak lagi saat musim kemarau dimulai. Hal itu memaksa para penggembala menuju ke selatan untuk mencari tanah yang dipenuhi rumput dan pasokan air. Setiap peningkatan kekerasan akan bertepatan dengan pemilihan Februari 2019.
"Serangan-serangan ini direncanakan dengan baik dan terkoordinasi, dengan menggunakan senjata seperti senapan mesin dan senapan AK-47. Namun, sedikit yang telah dilakukan oleh pihak berwenang dalam hal pencegahan, penangkapan dan penuntutan, bahkan ketika informasi tentang tersangka diketahui," kata Osai Ojigho, direktur Amnesty Nigeria.
International Crisis Group mengatakan pada Juli konflik petani-penggembala memiliki jumlah korban tewas enam kali lebih banyak pada paruh pertama 2018 daripada perang dengan pemberontak Boko Haram.
"Di beberapa tempat, karena kegagalan pasukan keamanan, persaingan atas sumber daya digunakan sebagai dalih untuk membunuh dan melukai garis etnis atau agama," kata Ojigho.
Ia menambahkan bahwa konflik itu juga telah dipolitisasi secara berbahaya oleh beberapa pejabat pemerintah negara bagian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika