REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) heran dengan sikap beberapa politisi yang menolak tatanan akidah Islam yang menjadi bagian dari hukum nasional. Padahal dalam UUD 1945 dijamin kebebasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing.

"Kita sangat sayangkan adanya politisi yang menolak akidah hukum Islam (poligami), padahal itu adalah ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum kita, mengapa mereka harus menolak," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) IPI, KH Zaini Ahmad kepada Republika.co.id, Senin (17/12). 

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menyerukan revisi UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan terutama terkait dengan poligami. 

Grace menyatakan PSI tidak akan pernah mendukung praktik poligami. Alasannya, poligami adalah bentuk ketidakadilan yang dilembagakan oleh negara.