REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemkot Palembang akan berkonsentrasi menata ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di kota ini. Rencana penataan RTH tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda saat melakukan peninjauan ke kawasan di bawah jembatan Musi II di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Gandus.
“Konsep ruang terbuka hijau atau RTH akan menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Palembang pada 2019 diantaranya dengan pembuatan taman-taman kecil yang view-nya langsung menghadap sungai. Ini merupakan konsep baru untuk mempercantik bantaran sungai khususnya Sungai Musi yang menjadi kebanggaan warga Palembang,” kata Fitrianti Agustinda, Senin (17/12).
Dengan konsep RTH tersebut Fitriandi Agustinda ingin, Kota Palembang seperti Singapura, dimana bantaran sungainya dihidupkan dengan berbagai aktivitas dan ada taman-tamannya. Salah satu lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk RTH tersebut berada di kawasan jembatan Musi II Palembang.
“Ini tanah miliknya Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan coba koordinasikan untuk kita manfaatkan menjadi RTH dengan memanfaatkan untuk dibuatkan taman. Akan sangat indah jika di bawah jembatan tersebut ada taman,” katanya.
Untuk merealisasikan RTH di bantaran sungai, Pemerintah Kota Palembang segera melakukan inventarisasi. Menurut Wakil Wali Kota Fitrianti Agustinda, selanjutnya akan dibuat RTH yang dilengkapi dengan taman. “RTH tersebut bisa menjadi tempat wisata atau rekreasi warga,” ujarnya.
Menurut Fitrianti Agustinda, untuk melakukan penghijauan pada bantaran sungai memerlukan waktu merealisasikannya dan juga membutuhkan pembebasan lahan jika lahan tersebut milik warga. “Untuk pembebasan lahan pemerintah kota akan berbicara dengan warga pemilik tanahnya,” ujarnya.
Dengan membangun RTH di bantaran sungai, menurut Wakil Wali Kota Palembang akan memberikan banyak manfaat, seperti menjadi destinasi wisata baru. “Ini akan dapat segera mewujudkan wisata air di Kota Palembang dengan view langsung berada di Sungai Musi,” kata Fitrianti Agustinda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika