REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, Washington akan melihat terlebih dahulu kemungkinan mengekstradisi Fethullah Gulen ke Turki. Namun Trump tak membuat komitmen ihwal kemungkinan tersebut. 

Pemerintah Turki berulangkali menuding Gulen berada di balik upaya kudeta 2016.

"Satu-satunya yang dia katakan menyoal ini adalah, bahwa kami akan melihatnya dulu," ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders seperti dikutip Reuters, Rabu (18/12).

"Tidak ada komentar lebih jauh di luar itu, tidak ada komitmen sama sekali dalam proses itu," tambah Sanders.

Baca juga, Turki tak Ada Barter Fethullah Gulen dengan Kasus Khashoggi.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Turki Melvut Cavusoglu mengatakan, Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyepakati akan mengekstradisi Fethullah Gulen. Gullen adalah mantan sekutu Erdogan yang hingga kini tinggal di pengasingan AS selama hampir dua dekade.

Pejabat Gedung Putih lain mengatakan, Presidennya tidak berkomitmen untuk mengekstradisi Gulen ketika ia berbicara kepada Erdogan pada KTT G-20 di Buenos Aires, bulan lalu. Pejabat itu tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang percakapan itu.

Para pejabat Turki menuduh Gulen melakukan kudeta yang gagal di Turki. Kala itu sekelompok tentara menyerang parlemen dan menembak warga sipil yang tidak bersenjata. Namun, Gulen membantah keterlibatan apa pun.

Ekstradisi Gulen hanyalah salah satu dari beberapa masalah hubungan antara kedua negara. Amerika Serikat dan Turki, sekutu NATO, telah mengalami masa sulit pada 2018 yang diperburuk oleh penahanan Turki terhadap seorang pendeta AS.

Pembebasan pendeta Turki, Andrew Brunson, merupakan langkan tak terduga menuju hubungan kedua negara yang lebih baik.

Kendati demikian, ketegangan kembali memanas pekan lalu atas posisi kedua negara di Suriah. Pentagon memperingatkan bahwa tindakan militer sepihak ke Suriah timur laut oleh pihak mana pun tidak dapat diterima. Hal itu dikatakan setelah Turki menyatakan akan meluncurkan operasi militer baru di wilayah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika