REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengaku saat kejadian perusakan baliho Partai Demokrat di kota Pekanbaru, dirinya tengah berada di sana. Oleh karena itu, Karding menegaskan bahwa perusakan baliho tersebut bukanlah ulah dari kader dan pendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.
"Waktu itu kebetulan saya sedang di Riau, kejadian itu saya juga di sana, sata tanyakan ke seluruh ketua-ketua partai bahkan relawan apakah ini kelakuan dari teman-teman mereka mengatakan kami ini jangan kan disuruh mengambil atau merusak memasang punya kita sendiri saja sudah kesulitan," ujar Karding saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (19/12).
Oleh karena itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa kasus perusakan baliho di Pekanbaru sudah clear pihaknya tidak terlibat. Namun ada baiknya, kasus ini diproses secara hukum. Sehingga dapat diusut tuntas supaya tidak terjadi saling curiga saling tuduh saling memframing. Kemudian pihaknya juga memiliki kewajiban menjaga kewenangan menjaga komunikasi dan hubungan baik antara Prabowo dan Joko Widodo.
"Jangan sampai slip jangan sampai hubungan mereka tidak baik yang belum tentu pelakunya itu disengaja atau atau suruhan partai atau relawan Pak Jokowi jadi menurut saya yang terbaik adalah silakan kepada aparat hukum siapapun yang nanti akan terlibat itulah orang publik akan tahu," kata Karding.
Selanjutnya, Karding berpesan agar semua pihak baik dari kubu Joko Widodo atau Prabowo Subianto maupun yang tidak memiliki kubu untuk melakukan kampanye dengan cara-cara yang beradab. Kemudian juga agar untuk tidak saling mengganggu, tidak memancing sehingga suasana menjadi keruh dan panas.
"Mohon untuk menjadikan pemilih ini menjadi instrumen atau pesta kita untuk berkompetisi secara sehat secara baik dan kompetisi ini kita nikmati sebagai sebuah pesta yang riang gembira jadi perbedaan tidak boleh memutus silaturrahmi dan tali persaudaraan dan kekeluargaan kita," kata Karding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika